DPR Ingin Dana Desa Naik Setiap Tahun

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan DPR berupaya meningkatkan jumlah dana desa untuk meningkatkan dan mempercepat pembangunan di daerah.

Fahri mengungkapkan itu menyusul naiknya anggaran dana desa pada tahun anggaran 2016 menjadi Rp660 juta per desa dari semula Rp250 juta. Hal tersebut sejalan dengan naiknya APBN 2016 menjadi Rp2,095 triliun dari Rp2,039 triliun.

"Kami akan upayakan dananya meningkat pada tahun-tahun mendatang. Desa yang selama ini hanya menjadi objek pembangunan maka dengan sistem pendanaan pembangunan bisa dimulai dari desa. Dari dan oleh masyarakat sendiri agar terjadi percepatan pembangunan," tutur Fahri dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 13 November 2015, seperti dalam siaran pers Fraksi PKS DPR yang diterima Sindonews.

Fahri berpendapat idealnya tiap desa di Indonesia mendapatkan dana desa sebesar Rp1 miliar per tahun agar pembangunan yang direncanakan bisa cepat terselesaikan.

"Kami di DPR mendesak agar tahun ini paling tidak Rp1 miliar cair. Itulah sebabnya kami menolak memberikan investasi BUMN sebesar Rp39 triliun jika dana desa belum dipenuhi sebagaimana mestinya," kata Fahri.

Jika pemerintah sudah memiliki kemampuan APBN yang kuat, Fahri menilai jumlah dana desa bisa saja mencapai Rp2 miliar per desa per tahun.

"Jangankan Rp1 miliar per desa, Rp2 miliar per desa dengan total Rp140 triliun per tahun pun bisa jika APBN Indonesia terus meningkat," kata Fahri.

Dia mengkritik jumlah dana desa tahun anggaran 2016 yang sebesar Rp 660 juta. Jumlah ini masih jauh di bawah janji Presiden Joko Widodo ketika kampanye sebesar Rp1,4 miliar per desa.

"Namun itu masih kurang 50% dari janji Presiden pada kampanye sebesar Rp 1,4miliar per desa," kata Fahri.

Fahri meminta tiap desa yang mendapatkan dana ini agar produktif membangun desanya sesuai dengan kompetensi wilayah serta untuk meningkatkan produktivitas masyarakat seperti membangun listrik desa maupun akses jalan


PILIHAN:

Diperiksa 3,5 Jam, Ini Penjelasan Menteri ESDM kepada KPK