Korupsi Masih Merajalela, Ini Catatan untuk Pemimpin KPK Mendatang

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) telah menyerahkan delapan nama calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selanjutnya Jokowi akan menyerahkan nama para capim ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR.

Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) menegaskan pemimpin KPK ke depan harus bekerja ekstra keras sebab kasus korupsi masih merajalela di Indonesia.

"Capim KPK ini bekerja 'gila' karena Indonesia masih menjadi negara yang korup," kata Sekretaris Jenderal Humanika Sya'roni kepada Sindonews, Rabu 2 September 2015.

Menurut dia, korupsi masih merajalela karena kinerja KPK selama ini masih setengah hati.
Oleh karena itu, sambung dia, tidak heran apabila muncul anggapan KPK masih tebang pilih dalam menjalankan perannya.

"Makanya muncul anggapan di publik bahwa KPK tebang pilih, mempolitisasi kasus, menjadi tangan kekuasaan untuk menjatuhkan lawan politik dan seabrek stigma buruk lainnya," tutur Sya'roni.

Menurut dia, sudah saatnya KPK bekerja sesuai amanat undang-undang. Siapapun yang terlibat kasus korupsi, kata dia, harus diusut tuntas.

Sya'roni melihat saat ini pengusutan beberapa kasus besar belum tuntas. "Misalnya dalam pengusutan kasus Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), kasus dana Bank Century. semuanya menggantung dan tidak bisa mengungkap secara tuntas pihak-pihak yang terlibat," tuturnya.

Dengan memiliki kewenangan besar, kata dia, KPK sepatutnya menangani kasus-kasus korupsi besar.

"Sayang kalau energi besar KPK hanya digunakan untuk mengusut kasus korupsi bupati dan wali kota. Untuk kasus seperti itu, cukup diserahkan ke kepolsian dan kejaksaan," tuturnya.

Menurut dia, KPK ke depan harus fokus membidik dan menuntaskan kasus-kasus besar atau mega skandal. "Untuk itu, capim KPK yang nantinya terpilih tidak main-main dengan tugasnya memimpin lembaga KPK," katanya. (Baca: Komisi III DPR Tolak Capim KPK Bertrack Record Buruk)

Sya'roni juga mengingatkan pemimpin KPK ke depan tidak coba-coba menjadikan KPK sebagai alat kepentingan politik. Jika itu terjadi maka akan membuat publik merasa apatis terhadap lembaga tersebut.

"Rakyat akan menjadi apatis, sebagaimana apatisnya rakyat terhadap kepolisian dan kejaksaan," tuturnya.


PILIHAN:

PAN Merapat, Jokowi Semakin Kuat