Komisi I DPR Setujui Gatot Nurmantyo Jadi Panglima TNI

JAKARTA - Komisi I DPR secara bulat menyetujui Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Kepala Staf Angatan Darat (KSAD) tersebut menggantikan seniornya, Jenderal TNI Moeldoko yang memasuki masa purna tugas 1 Agustus mendatang.

Keputusan tersebut dibacakan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq seusai melakukan pendalaman terhadap visi dan misi Gatot dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

"10 fraksi yang ada di Komisi I bermufakat setuju terhadap pemberhentian Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI dan menyetujui terhadap pencalonan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI," kata Mahfudz di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2015) malam.

Dalam pandangannya terhadap Gatot, ada tiga konsideran yang dipertimbangkan 10 fraksi, pertama terkait seleksi administrasi. Mahfudz mengatakan, tidak ditemukan masalah dalam kelengkapan administrasi yang dimilik Gatot.

Kedua, lanjut Mahfudz, paparan visi misi dan program yang disampaikan Gatot menggambarkan kedalaman pemgalaman calon Panglima TNI tersebut.

"Dalam paparannya, beliau gambarkan kondisi geopolitik, geoekonomi dan geostrategis di tingkat regional dan global yang saling memengaruhi satu tempat dengan lainnya," ungkap Mahfudz.

Ketiga, lanjut Mahfudz, Gatot juga menyampaikan paparan secara jelas terkait potensi ancaman yang kini mengintai Indonesia di tengah dinamika perubahan besar dunia. Salah satunya terkait konflik perebutan sumber daya alam dan ekonomi yang ke depan bakal mengancam negara-negara di sepanjang garis khatulistiwa.

"Titik pusat konflik perebutan sumber daya alam ada di kawasan khatulistiwa. Dan Indoneaia adalah negara besar di rentang kawasan tersebut. Paparan ini memiliki benang merah dengan paparan yang disampaikan oleh calon Kepala BIN, kemarin," ungkap Mahfudz.

Tak hanya itu, keputusan Komisi I DPR juga memperhatikan visi misi serta program Gatot yang ingin mengembangkan konsolidasi baik dari segi organisasi, personel dan alutsista bagi TNI.

Hasil pembahasan Komisi I tentang Panglima TNI ini, selanjutnya akan dilaporkan kepada pemimpin DPR dan selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna. "Hasil rekomendasi Komisi I akan kami serahkan kepada pimpinan DPR untuk segegra diparipurnakan," ungkap Mahfudz.