Menteri Nonparpol Partisan Dinilai Paling Bahayakan Jokowi

JAKARTA - Reshuffle Kabinet dinilai tidak hanya mengincar menteri-menteri yang berasal partai politik (parpol) namun juga nonparpol atau profesional.

Menurut mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) M Said Didu, tidak hanya dua menteri tersebut tapi ada jenis menteri tambahan yang sejatinya lebih berbahaya dan penting untuk diganti.

"Ada satu tipologi tambahan, pertama menteri dari kalangan parpol, nonparpol dan nonparpol yang kelakuannya lebih partisan. Ini lebih rumit," kata Said dalam diskusi bertajuk "Menteri Politisi dan Bukan; Bagus Mana?" di Gadi-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat‎, Sabtu (27/6/2015).

Dia menerangkan menteri nonparpol tapi partisan justru lebih rumit dan membahayakan atasannya yang dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seharusnya, kata dia, menteri tersebut dapat berlaku profesional dan mengedepankan kepentingan orang banyak.

Bukan malah terfokus pada pribadinya dan setiap kesalahan nantinya ditujukan pada atasannya. "Inilah yang paling rumit adalah tidak dari parpol tapi melayani parpol," kata dia.

Lebih lanjut, Said melanjutkan, Presiden Jokowi harus pandai dalam memilah dan memilih menterinya yang layak untuk diganti. Said menilai hampir setengah dari total 34 menteri Jokowi masuk dalam zona "kuning".

"50% (menteri yang harus direshuffle). Pasar dan masyarakat sudah melihat itu," tandasnya.

Namun, dia tidak merinci siapa saja nama-nama yang masuk dalam zona tersebut. Dia menambahkan masyarakat dan pasarlah yang sudah menilainya.

PILIHAN:
Projo Dukung Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

PAN Minta Jokowi Reshuffle Menteri Bidang Ekonomi