Islah Golkar Tergantung Kerelaan Ical dan Agung

Sabtu, 23 Mei 2015 - 17:14 WIB
Islah Golkar Tergantung Kerelaan Ical dan Agung
Islah Golkar Tergantung Kerelaan Ical dan Agung
A A A
JAKARTA - Upaya mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf kalla (JK) untuk menyelesaikan konflik internal Partai Golkar diapresiasi banyak pihak.

Meski demikian, jalannya perdamaian atau islah kini tetap berada di tangan pihak yang tengah berkonflik.

“Islah yang ditawarkan oleh JK itu oke-oke saja. Tapi semuanya kembali kepada dua kubu yang berseteru. Sejauh mana mereka terbuka untuk menyelesaikan konflik untuk kepentingan bersama dalam satu partai,” kata pengamat politik pada Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada Sindonews, Jumat (23/5/2015).

Lucius menilai islah antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie (Ical) akan sulit dicapai. Alasannya, keduanya masih memiliki ego untuk berkuasa dan memegang tampuk kepemimpinan Partai Golkar.

“Saya tidak melihat dua kubu ini memiliki satu semangat yang sama untuk menyelesaikan konflik. Mereka terlihat menunggu terdesak dan kemudian melakukan islah. Saya pesimis dua kubu mau mencari win-win solution. Keduanya mempunyai nafsu untuk saling berkuasa, bertahan dengan sikap masing masing,” tutur Lucius.

Saat disinggung ihwal motivasi JK masuk dalam pusaran konflik Golkar dengan menawarkan perdamaian, Lucius tidak ingin menduga-duga.

Namun demikian, Lucius mengungkapkan kehawatirannya, bahwa keterlibatan JK dianggap sebagai keterlibatan pemerintah dalam meredam konflik Golkar.

Jika keterlibatan JK dianggap mewakili pemerintah, kata dia, akan timbul penafsiran Golkar diintervensi oleh pemerintah.

“Apakah sosok JK diterima sebagai bagian dari keluarga besar Golkar atau sebagai Wakil Presiden? Saya khawatir keterlibatan JK ini dianggap sebagai keberhasilan pemerintah untuk mendamaikan konflik internal Partai Golkar,” kata Lucius.

Menurut dia, jika islah Golkar diartikan karena keberhasilan pemerintah maka dikhawatirkan akan muncul penasifran adanya intervensi pemerintah terhadap partai politik.
(dam)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6130 seconds (0.1#10.140)