Jokowi Minta Kepala Daerah Rajin ke Pasar Ngecek Harga Komoditas
Rabu, 18 Januari 2023 - 17:47 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor, Selasa (17/1/2023). Foto/Tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta para kepala daerah sering ke pasar untuk mengecek harga komoditas. Sebab, harga barang selalu terdeteksi lebih dini sebelum inflasi naik tinggi dengan melakukan langkah itu.
"Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan," kata Jokowi saat memberi arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga juga perlu diwaspadai para kepala daerah. Komoditas itu seperti beras dan telur yang harganya saat ini naik.
Baca juga: Jokowi Tegaskan Konstitusi Tidak Boleh Kalah dengan Kesepakatan soal Pendirian Rumah Ibadah
Jokowi mengaku telah memperingatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menangani masalah kenaikan harga beras. Sebab, harga beras di 79 daerah mengalami kenaikan yang tak sedikit.
Kenaikan juga terjadi terhadap harga telur di 89 daerah. "Tolong bupati/wali kota (dan) gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan," katanya.
Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dinilai perlu rutin menginformasikan data harga pangan kepada kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) terus menyampaikan data inflasi kepada daerah.
Jokowi meyakini kepala daerah telah memahami langkah yang perlu dilakukan saat menemukan adanya kenaikan sejumlah barang. Jokowi juga menyinggung soal penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.
Dia menilai pemerintah daerah (pemda) hingga tingkat desa telah memiliki data miskin ekstrem di lingkungannya masing-masing. Dia meminta semua kepala daerah agar mengecek data tersebut.
Menurut data yang dikantonginya, saat ini masih ada 14 provinsi yang angka miskin ekstremnya masih di atas rata-rata nasional. Padahal, pemerintah menargetkan pada 2024 kemiskinan ekstrem berada pada angka 0%.
"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa? Sasarannya siapa? sudah ada semuanya, penanganannya seperti apa? Saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi, intervensi apa yang harus dilakukan semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," pungkasnya.
"Sehingga bisa kita kejar dan kita antisipasi untuk kita selesaikan," kata Jokowi saat memberi arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).
Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga juga perlu diwaspadai para kepala daerah. Komoditas itu seperti beras dan telur yang harganya saat ini naik.
Baca juga: Jokowi Tegaskan Konstitusi Tidak Boleh Kalah dengan Kesepakatan soal Pendirian Rumah Ibadah
Jokowi mengaku telah memperingatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menangani masalah kenaikan harga beras. Sebab, harga beras di 79 daerah mengalami kenaikan yang tak sedikit.
Kenaikan juga terjadi terhadap harga telur di 89 daerah. "Tolong bupati/wali kota (dan) gubernur sering-sering masuk pasar, cek betul di lapangan apakah data yang diberikan itu sesuai dengan fakta-fakta di lapangan," katanya.
Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah dinilai perlu rutin menginformasikan data harga pangan kepada kepala daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI) terus menyampaikan data inflasi kepada daerah.
Jokowi meyakini kepala daerah telah memahami langkah yang perlu dilakukan saat menemukan adanya kenaikan sejumlah barang. Jokowi juga menyinggung soal penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.
Dia menilai pemerintah daerah (pemda) hingga tingkat desa telah memiliki data miskin ekstrem di lingkungannya masing-masing. Dia meminta semua kepala daerah agar mengecek data tersebut.
Menurut data yang dikantonginya, saat ini masih ada 14 provinsi yang angka miskin ekstremnya masih di atas rata-rata nasional. Padahal, pemerintah menargetkan pada 2024 kemiskinan ekstrem berada pada angka 0%.
"Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa? Sasarannya siapa? sudah ada semuanya, penanganannya seperti apa? Saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi, intervensi apa yang harus dilakukan semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
