Kapolri: TNI-Polri Siap Kawal Pembangunan di Tanah Papua

Dalam penegakan hukum, Sigit menyatakan selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM, baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.

"Tentunya kita berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat, yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," kata Sigit.

Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depannya. Dengan begitu, ke depan akan diambil kebijakan yang sesuai guna menyukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua.

"Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua sesuai dengan kebijakan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," kata Yudo.

Ia kembali menegaskan, TNI dan Polri akan berupaya maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua. "Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah," kata Yudo.