Kapolri: TNI-Polri Siap Kawal Pembangunan di Tanah Papua
Senin, 09 Januari 2023 - 15:18 WIB
loading...
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan, TNI-Polri akan bersinergi mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan di Papua . TNI-Polri sudah berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengetahui kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.
Menurut Kapolri, peran TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat berjalan dengan maksimal.
"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023).
Kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua di antaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu, Major Project di antaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, Polri melakukan dua pendekatan yakni soft approach dan hard approach. Pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.
"Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang sedang dilaksanakan," ujar Sigit di hadapan prajurit TNI-Polri.
Selain itu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Baca juga: Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Staf Resmikan Polda Papua Baru, Jenderal Sigit: Wujud Sinergitas Makin Kokoh
"Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus melakukan serangan, sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur. Harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," ucap Sigit.
Dalam penegakan hukum, Sigit menyatakan selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM, baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.
"Tentunya kita berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat, yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," kata Sigit.
Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depannya. Dengan begitu, ke depan akan diambil kebijakan yang sesuai guna menyukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua.
"Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua sesuai dengan kebijakan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," kata Yudo.
Ia kembali menegaskan, TNI dan Polri akan berupaya maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua. "Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah," kata Yudo.
Menurut Kapolri, peran TNI-Polri diperlukan guna memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat berjalan dengan maksimal.
"Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan dengan baik," kata Sigit dalam pengarahan Panglima dan Kapolri kepada prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023).
Kebijakan pemerintah terkait program prioritas di Papua di antaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sementara itu, Major Project di antaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pengembangan bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, Polri melakukan dua pendekatan yakni soft approach dan hard approach. Pendekatan lunak yang dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan dan SDM.
"Sehingga terjadi transfer knowledge yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua terkait dengan program pembangunan yang sedang dilaksanakan," ujar Sigit di hadapan prajurit TNI-Polri.
Selain itu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Baca juga: Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Staf Resmikan Polda Papua Baru, Jenderal Sigit: Wujud Sinergitas Makin Kokoh
"Terkait dengan masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata yang terus melakukan serangan, sehingga berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Tentunya kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur. Harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional," ucap Sigit.
Dalam penegakan hukum, Sigit menyatakan selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan Komnas HAM, baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Hal itu guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.
"Tentunya kita berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat, yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," kata Sigit.
Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depannya. Dengan begitu, ke depan akan diambil kebijakan yang sesuai guna menyukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua.
"Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua sesuai dengan kebijakan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan," kata Yudo.
Ia kembali menegaskan, TNI dan Polri akan berupaya maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah membangun Papua. "Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Dan juga dengan adanya DOB, kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah," kata Yudo.
(abd)
Lihat Juga :
