Menteri LHK Ungkap Pentingnya Sumber Daya Air dan Lahan

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menegaskan, kebijakan sumber daya air sama pentingnya dengan kebijakan sumber daya lahan. KLHK telah mengembangkan perangkat kebijakan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya lahan, yang terbaru adalah Folu Net Sink 2030.

Hal ini dikatakan Menteri LHK Siti Nurbaya dalam acara brainstorming (diskusi) dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada akhir tahun di Jakarta.

"Yang tak kalah penting, kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berhasil menurunkan luasan lahan dan hutan yang terbakar seluas 1.396.380 ha atau 87,3 persen sejak tahun 2019," kata Siti Nurbaya dalam keterangannya, Kamis (5/1/2023).

Baca juga: Jokowi Tunjuk Luhut Pandjaitan Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Lebih lanjut dikemukakan Menteri Siti, kebijakan sumber daya air perlu diperkuat sesuai dengan UN Water Summit on Groundwater 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 7-11 Desember 2022 di Paris yang lalu, yakni ditegaskan perlunya penerapan integrated water resources management untuk penggunaan dan perlindungan air tanah, mata air dan air permukaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Pada pertemuan tersebut Kementerian LHK memperoleh permanent seat di World Water Council yang akan berperan penting dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali.

Untuk memantapkan peran KLHK tersebut, telah dilakukan brainstorming (diskusi) dengan Fakultas Geografi UGM untuk menyatukan pandangan berdasarkan aspek empiris dan faktual mengenai format tata kelola sumberdaya lahan yang bersinergi dengan sumberdaya air.

Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 mendatang, Indonesia tidak hanya berhasil dalam penyelenggaraan, namun juga memperoleh manfaat yang siginifikan dalam formulasi tata kelola sumberdaya air secara holistik.

Pada tahap pertama, telah dilakukan diskusi untuk membahas ketersediaan air di ekosistem unik karst serta konsep pengeloalannya yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai atribut bentang alam, baik aspek geologi, stratigrafi, konfigurasi topografi, tanah hingga aspek sosial kelembagaan.

Dekan Fakultas Geografi UGM, Dr Danang Sri Hadmoko dan Prof Eko Haryono menyampaikan nilai strategis ekosistem karst, selain merupakan kawasan sebagai pemasok dan tandon air untuk keperluan domestik, yang diperkirakan persediaan air sekitar 25 persen penduduk dunia bersumber dari karst.

"Kawasan ini juga mempunyai sumberdaya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dari kegiatan pariwisata, penambangan bahan galian dan penghasil sarang burung walet. Di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, luas kawasan karst mencapai hampir 20 persen dari total luas wilayah," jelasnya.

Kebijakan sumber daya air yang berbasis sosial, dan lingkungan ini untuk menyelaraskan antara kebutuhan masyarakat terhadap sumber air, baik secara kuantitas maupun kualitas airnya dengan berbagai kegiatan pembangunan, meningkatkan manfaat ekonomi dari sumberdaya air bagi masyarakat, serta upaya perlindungan terhadap sumberdaya lahan yang memproduksi sumber air.

"Dalam pengelolaan sumber daya air ini, selain melalui pendekatan ekosistem lahan, ada yang berupa daerah aliran sungai, cekungan air tanah, juga perlu didasarkan konsep biosfer yakni bahwa sumber daya air dipengaruhi oleh kondisi atmosfer, tumbuhan dan hewan," tutupnya.