Komisi IX DPR Dukung Strategi Jokowi Perkuat Arsitektur Kesehatan Global

“Sekarang kan luar biasa pak presiden dengan menekankan kewajiban TKDN saya kira itu memacu industri-industri yang tidak membutuhkan investasi besar, tidak membutuhkan teknologi besar itu wajib hukumnya dibeli oleh pemerintah daerah. Bahkan LKPP mensyaratkan untuk kandungan-kandungan lokal yang besar itu yang harus dibeli oleh negara,” jelasnya.



“Nah kalau kemarin kan enggak, saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah betul, sudah tepat ketika teknologi yang tidak terlalu sulit, tidak terlalu membutuhkan tehnologi dan investasi besar. saya kira sudah bisa dibuat di Indonesia wajib hukumnya dibeli oleh pengadaan barang, baik pusat maupun daerah,” tambahnya.

Rahmad pun meminta seluruh pihak mendukung langkah besar Presiden Jokowi dengan membangun kolaborasi yang lebih insentif lagi, khususnya kolaborasi antar kementerian dalam mengeksekusi langkah besar Presiden dalam menguatkan arsitektur kesehatan global.

“Saya kira apa yang sudah dibuat oleh presiden tinggal kita ditegakkan kolaborasi, kerja sama yang lebih insentif. Koordinasi antar lintas kementerian, lintas lembaga baik kementerian perindustrian, kementerian perdagangan kemudian kementerian kesehatan (BPOM). Berikan karpet merah kepada calon investor yang akan menanamkan modal ke Indonesia, yang sudah ada karpet merah itu tinggal diisi, tinggal dipermudah dengan sesering mungkin koordinasi antar lintas kementerian lembaga untuk menggaet investasi,” tuturnya.

“Sudah tepat tinggal ditingkatkan lagi pengadaan-pengadaan barang oleh LKPP yang mewajibkan untuk TKDN kita ditingkatkan sehingga okupansi industri dalam negeri yang dibeli oleh pemerintah juga akan naik,” tutupnya.

Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi, penguatan arsitektur kesehatan global menjadi satu dari tiga sektor prioritas yang menjadi kunci bagi pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yakni transformasi digital dan transisi energi.