Potensi Konflik di Laut China Selatan antara RRC, Amerika Serikat, dan ASEAN

Konflik teritori di Laut China Selatan dalam teori hubungan internasional dapat dijelaskan dengan memahami tindakan setiap negara dan berdasarkan teori yang ada. Realisme, sebagaimana didefinisikan oleh Hans Morgenthau adalah "suatu konsep kepentingan yang didefinisikan dalam istilah kekuasaan". Pemikiran kaum realisme paling jelas didefinisikan oleh lima asumsi, yaitu: bahwa politik internasional tetap anarkis, bahwa negara memiliki kemampuan ofensif, tidak dapat sepenuhnya memastikan ambisi lawan, negara pasti akan mempertahankan kepentingannya, dan rasional dari setiap kepemimpinan dari sebuah negara. Dengan demikian, kaum realis memahami situasi dalam hal kemampuan material, baik secara militer, ekonomi, atau saluran diplomatik.

Negara berusaha mencapai keamanan melalui dominasi dan hegemoni. Strategi seperti ini secara implisit mengharuskan negara untuk secara ofensif memaksimalkan kekuatan dan pengaruh mereka bila memungkinkan, biasanya dengan mengejar kebijakan ekspansionis saat mereka memperoleh atau merasa memperoleh kekuatan kekuatan tambahan. Kaum Realis selalu berpandangan bahwa China telah membangun apa yang sekarang disebut "ancaman China," yang memberikan penafsiran bahwa kebangkitan China adalah ancaman besar terhadap keamanan nasional Asia Tenggara dan AS. Dan konflik tidak akan dapat dihindari karena ketidakseimbangan yang berkelanjutan dan persaingan strategis di kawasan ini karena kekuatan China dan AS yang saling memprovokasi.

Kemudian kita melihat perspektif dari kaum liberalisme. Liberalisme dalam hubungan internasional dapat dipelajari melalui tiga prinsip dasar, yaitu: penolakannya terhadap politik kekuasaan sebagai satu-satunya hasil yang masuk akal dari hubungan internasional, argumennya tentang kemungkinan kerja sama internasional antar negara dan manfaatnya, beserta pengakuannya bahwa organisasi internasional dan nonaktor negara memiliki pengaruh dalam membentuk preferensi kebijakan negara.

Liberalisme menekankan bahwa karakteristik nasional memengaruhi hubungan internasional suatu negara dan sifat serta dinamika ekonomi politik internasional sangat vital. Kaum liberal yakin bahwa "saling ketergantungan ekonomi, khususnya perdagangan bebas, mengurangi kemungkinan perang dan hal ini bisa dilihat dari di mana pemerintah China secara khusus mendapatkan legitimasi kekuasaan dari kekuatan ekonomi negaranya. Pengaruh yang membatasi saling ketergantungan ekonomi ini baru-baru ini disoroti dalam sengketa Kepulauan Senkaku antara China dan Jepang, ketika tidak ada pihak yang menggunakan kekerasan. Ini adalah salah satu fakta bahwa China adalah mitra dagang terbesar Jepang.

Kemudian kontribusi organisasi internasional dalam mendorong keamanan kolektif, mengelola konflik, dan mempromosikan kerja sama, telah terlihat dalam penciptaan kerangka kerjasama dan keamanan regional, termasuk banyak organisasi seperti ASEAN, Forum Regional ASEAN, ASEAN+3, dan KTT Asia Timur. Lembaga-lembaga seperti ini berfungsi untuk memperkuat "perdamaian liberal", mengingat negara-negara berkembang di Asia mendapat manfaat besar dari tatanan internasional liberal yang ada.