Jokowi Tegaskan Tak Intervensi Pemilu 2024, PKS: Kalau Begitu Santai Saja

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta agar peserta Pemilu 2024 tidak mudah menuduh istana berada di balik kegagalan keikutsertaan Pemilu, koalisi, atau pencalonan. Namun pernyataan ini dianggap sebagai kekhawatiran yang berlebihan.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Kholid mengatakan presiden tidak perlu takut atau khawatir istana bakal dituduh sepanjang benar-benar tidak ada intervensi. "Kalau memang beliau tidak ikut intervensi dalam proses penentuan koalisi pilpres ya santai saja," ujar Kholid, Kamis (22/12/2022).

Ia menyebutkan sebaiknya Presiden RI Joko Widodo lebih bijaksana untuk fokus dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia dan tidak terlalu banyak berbicara soal pencapresan (politik).

"Memang baiknya, presiden fokus menjalankan perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tidak perlu disibukan urusan pencapresan," kata Kholid.



Pasalnya, kata Kholid, apabila Presiden terlalu sering berbicara soal capres maka dapat merugikan nama baik dari Jokowi itu sendiri.

"Kalau Presiden sibuk ikut urusan Pencapresan, akan membuka ruang spekulasi publik terkait rumor adanya intervensi, itu jadi tidak baik buat demokrasi kita, dan tidak baik juga buat beliau sebagai pemimpin bangsa," ucap Kholid.

Ia berharap Presiden Jokowi menyerahkan terkait Capres-Cawapres kepada partai politik. "Desain konstitusi juga mengamanatkan Partai Politik yang punya hak dan wewenang dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi sudah sewajarnya pencapresan menjadi domain pimpinam partai," tutup Kholid.

Jubir PKS Ahmad Mabruri menyebutkan pernyataan Presiden Jokowi ada benarnya dan meminta semua pihak mawas diri.

"Bener itu bapak presiden Joko Widodo. Jangan semua masalah dilimpahkan ke istana. Kasihan beban istana sudah berat. Introspeksi saja masing masing partai atau lembaga. Menuduh tanpa bukti kan tidak boleh. Kalau memang ada buktinya ya diungkap saja biar jelas dan bisa divalidasi," kata Ahmad Mabruri.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Ali menyebutkan sangat wajar banyak pihak curiga dengan keterlibatan istana perihal kondisi perpolitikan di Indonesia.

"Itu merupakan hal yang biasa (pemerintah dikambinghitamkan). Seperti di Jakarta, ada masalah di Jakarta selalu disalahkan Anies. Indonesia itukan simbolnya istana. Bahwa istana itu identik dengan Jokowi," kata Ahmad Ali.

Ia menyebutkan istana dalam perhelatan Pemilu 2024 sebaiknya menempatkan diri secara pasif dan tidak terlalu ikut campur perihal dinamika politik yang terjadi.

"Istana menempatkan diri sebagai penonton jangan sebagai pemain. Karena semua sudah diatur oleh lembaga dan instansi. Kalau gagal koalisi itu faktor internal karena banyak mau nya. Itu yang membuat koalisi berpotensi gagal," terang Ali.

Pernyataan Jokowi disampaikan dalam peringatan HUT Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ke-16 di JCC Senayan Jakarta pada Rabu (21/12/2022).

"Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta pemilu tahun 2024, itu kan sebetulnya urusannya KPU, urusannya KPU itu. Tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi kemudian juga mengaku khawatir nantinya dinamika politik yang terjadi antar partai politik dirinya kembali dikambinghitamkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh nanti istana lagi. Ini istana ini, istana, istana. Padahal kita itu ga ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yg paling enak itu memang mengkambinghitamkan, menuduh Presiden, Istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak," kata Jokowi.

Tuduhan-tuduhan serupa kata Jokowi kemungkinan dapat terjadi dalam pencapresan antar tokoh-tokoh yang ada.

"Adalagi nanti, mungkin, untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa. Tuduh lagi Presiden ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lha urusannya apa dengan saya? Hati-hati, karena ini yang ingin ikut pilpres kan banyak," ucap Jokowi.



Padahal jumlah pasangan Capres-Cawapres untuk Pilpres 2024 pada 14 Februari 2024 kata Jokowi hingga saat ini belum diketahui.

"Gak tahu nanti ini bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang. Ga ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang, ya berarti yg lain kan ga bisa ikut. Atau 3 pasang kan yang lain ga bisa ikut," tutur Jokowi.

Jokowi mengajak semua pihak untuk berpikir akal sehat dalam menanggapi tudingan ikut campur pihak istana dalam dinamika politik yang terjadi jelang Pemilu 2024.

"Ada hal-hal seperti itu marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah. Kan gak. Partai itu orang-orang pinter semua. Orang pinter-pinter semua. Masak gampang sekali digitukan (dicurangi), kan ga mungkin. Jangan juga nanti ada partai yang pengennya koalisi dengan sana, ga bisa masuk ke sana (lalu menyalahkan pihak istana), ada nanti pasti ada seperti itu," tutup Joko Widodo. [Carlos Roy Fajarta]