Anggota Komisi I DPR Nilai Jenderal Dudung Cerminan Sejati TNI AD
loading...
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Juang ke-77 TNI AD di Mabesad, Jakarta, Kamis (15/12/2022). FOTO/DOK.TNI AD
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Slamet Ariyadi mendukung sejumlah kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman . Salah satunya kebijakan dalam menjaga keamanan dan netralitas TNI pada Pemilu 2024.
"Saya mendukung (kebijakan KSAD Dudung) itu," ujar Slamet saat dihubungi, Selasa (20/12/2022).
Menurut Slamet, perintah KSAD Dudung kepada jajarannya menjaga keamanan dan netralitas TNI pada Pemilu merupakan cerminan bahwa Jenderal Dudung adalah sosok pemimpin Pancasilais sejati yang mencerminkan jati diri TNI Angkatan Darat.
"Itu cerminan bahwa beliau betul-betul memastikan bahwa di tubuh TNI tidak ada politik praktis," kata Slamet.
Dia menjelaskan, undang-undang memang melarang TNI bermain politik praktis. Itu sebabnya, lanjut Slamet, hal yang diperintahkan Jenderal Dudung kepada jajarannya perlu didukung semua kalangan.
"TNI harus patuh dan tunduk pada UU, tidak boleh berpolitik praktis, tanpa memihak. Tentunya TNI harus menjaga profesionalisme dan menjadi garda terdepan," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Slamet berharap perintah Jenderal Dudung tersebut dijalankan oleh jajarannya. Sebab, hal itu sangat penting, termasuk bagi Babinsa dalam melaksanakan tugas pokok, seperti melakukan deteksi dini, cegah dini, temu cepat, serta lapor cepat terkait perkembangan situasi politik hingga hal-hal lainnya yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan.
Baca juga: Jenderal Dudung: Ibu Kandung TNI AD adalah Rakyat
"Itu sudah selaras dengan UU dan tentunya kami mendukung," katanya.
"Saya mendukung (kebijakan KSAD Dudung) itu," ujar Slamet saat dihubungi, Selasa (20/12/2022).
Menurut Slamet, perintah KSAD Dudung kepada jajarannya menjaga keamanan dan netralitas TNI pada Pemilu merupakan cerminan bahwa Jenderal Dudung adalah sosok pemimpin Pancasilais sejati yang mencerminkan jati diri TNI Angkatan Darat.
"Itu cerminan bahwa beliau betul-betul memastikan bahwa di tubuh TNI tidak ada politik praktis," kata Slamet.
Dia menjelaskan, undang-undang memang melarang TNI bermain politik praktis. Itu sebabnya, lanjut Slamet, hal yang diperintahkan Jenderal Dudung kepada jajarannya perlu didukung semua kalangan.
"TNI harus patuh dan tunduk pada UU, tidak boleh berpolitik praktis, tanpa memihak. Tentunya TNI harus menjaga profesionalisme dan menjadi garda terdepan," kata politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Slamet berharap perintah Jenderal Dudung tersebut dijalankan oleh jajarannya. Sebab, hal itu sangat penting, termasuk bagi Babinsa dalam melaksanakan tugas pokok, seperti melakukan deteksi dini, cegah dini, temu cepat, serta lapor cepat terkait perkembangan situasi politik hingga hal-hal lainnya yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan.
Baca juga: Jenderal Dudung: Ibu Kandung TNI AD adalah Rakyat
"Itu sudah selaras dengan UU dan tentunya kami mendukung," katanya.
(abd)
Explore More