Kejagung Pelajari Vonis 4 Tahun Penjara Doni Salmanan 

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons vonis empat tahun penjara, dan terbebas dari hukuman membayar ganti rugi dari Terdakwa kasus investasi opsi biner (binary option), Doni M Taufik alias Doni Salmanan . Kejagung pun akan mempelajari vonis tersebut.

"Kita akan pelajari dulu ya putusannya," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).

Diketahui vonis ini jauh lebih rendah dari tuntutan sebelumnya 13 tahun penjara. Ketut Sumedana mengatakan, Jaksa juga akan mempelajari mengenai perbedaan pendapat tentang barang bukti Doni Salmanan yang disita.

"Kita pelajari dulu, karena adanya perbedaan pendapat terkait barang bukti dari Doni Salmanan yang disita," ucapnya.

Baca juga: Aset Doni Salmanan Kembali Disita, Kali Ini Mobil Lamborghini

Lebih lanjut Ketut Sumedana menyebutkan, jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menyatakan banding atas vonis tersebut

"Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung akan menyatakan banding," tuturnya.

Untuk diketahui, terdakwa Doni Salmanan yang terjerat kasus investasi opsi biner (binary option) divonis empat tahun penjara. Vonis dijatuhkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Mejelis hakim menyatakan, Doni Salmanan terbukti bersalah dengan sengaja menyebarkan berita bohong menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen sebagaimana dakwaan pertama.

"Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi di PN Bale Bandung, Kamis (15/12/2022).

Vonis terhadap Doni Salmanan berdasarkan Pasal 45A Ayat 1 jo Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Majelis hakim juga memutuskan Doni Salmanan tidak harus membayar ganti rugi kepada para korban.

Alasannya, Ketua Majelis Hakim Achmad Satibi mengatakan bahwa Doni Salmanan tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut," kata hakim di PN Bale Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Adapun sebelumnya JPU mendakwa Doni Salmanan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

JPU juga menuntut Doni Salmanan untuk membayar ganti rugi restitusi kepada para korban dengan total mencapai Rp17 miliar. Namun dari vonis tersebut, Doni terbebas dari kewajiban membayar ganti rugi itu.

Hakim pun beranggapan bahwa aset yang didapat oleh Doni Salmanan sebagai affiliator aplikasi investasi opsi biner Quotex bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Karena, kata hakim, regulasi trading atau binary option masih belum jelas.

Oleh karena itu, hakim pun memutuskan barang bukti aset-aset Doni Salmanan yang berupa kendaraan, uang, hingga sertifikat rumah pun dikembalikan ke terdakwa Doni Salmanan.

Sebelumnya JPU menuntut Doni Salmanan untuk dihukum selama 13 tahun penjara. JPU menuntut Doni Salmanan bersalah sesuai dengan Pasal 45A Ayat 1 jo Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dakwaan pertama, dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU sebagaimana dakwaan kedua.

Usai pembacaan vonis, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Mumuh Ardiansyah menyatakan bakal mengajukan banding atas putusan hakim tersebut.

Menurutnya vonis hakim itu sangat jauh dari harapan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan bakal menyusun memori banding dalam tujuh hari ke depan untuk selanjutnya disampaikan ke pengadilan.

"Nanti tim JPU yang akan menyampaikan bandingnya besok atau lusa, yang jelas kami pasti banding," katanya.

Pada sidang tuntutan, kata dia, jaksa menuntut hakim untuk merampas barang bukti Nomor 33 sampai 131 untuk dikembalikan kepada para korban secara proporsional.

Dalam laman PN Bale Bandung, barang bukti sesuai poin tersebut merupakan aset-aset Doni Salmanan yakni kendaraan mewah, sertifikat rumah, ponsel, pakaian mewah, uang dengan total miliaran rupiah, dan aset-aset lainnya.