Pandemi COVID-19 Mengancam Bonus Demografi
Jum'at, 10 Juli 2020 - 20:40 WIB
loading...
Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir berdampak pada terancamnya bonus demografi. Karena syarat dari bonus demografi adalah SDM yang berkualitas.
A
A
A
JAKARTA - Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir berdampak pada terancamnya bonus demografi. Karena syarat dari bonus demografi adalah SDM yang berkualitas.
Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam konferensi pers menyambut Hari Kependudukan Dunia 2020, di Jakarta, Jumat (10/07/2020), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihat terjadinya penurunan pemakaian kontrasepsi yang berpotensi memicu kehamilan yang tidak atau belum dikehendaki oleh pasangan usia subur.
Akibat Pandemi COVID-19 banyak layanan yang sulit diakses dan penurunan layanan akan berdampak Kehilangan bonus demografi. Seperti dampak kehamilan yang tidak atau belum dikehendaki oleh pasangan usia subur tersebut imbas dari pandemi COVID-19 sehingga kelompok itu terganggu atau terhambat dalam mengakses layanan kontrasepsi, akibatnya tidak akan memperoleh SDM yang berkualitas.
"Sebelum pandemi COVID-19, angka kehamilan yang belum atau tidak dikehendaki tersebut 17,5 persen. Bahkan di beberapa kota besar di antaranya DKI Jakarta justru lebih tinggi lagi yakni 26 persen dan Yogyakarta 24 persen. Tidak hanya itu, kehamilan yang tidak atau belum dikehendaki oleh pasangan subur tersebut juga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan stunting (kerdil) yang sama sekali tidak diharapkan," kata Hasto.
Menurutnya, masalah-masalah kependudukan tersebut perlu dicermati terutama pada saat Hari Kependudukan Dunia. Sebagai lembaga yang mengacu pada Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 BKKBN mengemban amanat tidak lagi hanya sebagai Badan yang melakukan Koordinasi terhadap Program Keluarga Berencana nasional tapi juga lebih dari itu yaitu sebagai Badan Kependudukan.
Karena itu fungsi BKKBN secara nasional terkait dengan masalah kependudukan terus dioptimalkan termasuk memberikan peran yang terbaik agar berdampak besar terutama dalam memecahkan masalah kependudukan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr Dwi Listyawardani mengatakan, sesuai tema global Hari Kependudukan Dunia, BKKBN masih mengusung tema yang berkaitan dengan pandemi yang berimbas pada pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak.
"Termasuk pula kekerasan tehadap perempuan, karena hal ini muncul tidak hanya di Indonesia tapi juga menjadi masalah dunia," kata dia.
Karena itu beragam persoalan kependudukan tersebut menjadi perhatian serius BKKBN di tengah pandemi COVID-19. Kemudian dalam rangka memperkuat peran lembaga yang mengelola kependudukan, BKKBN sedang menyusun naskah akademik.
"Kita sedang menyusun naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang memperkuat UU nomor 52 tahun 2009 maupun Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan," ungkap Dwi Listyawardani.
Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengkhawatirkan pandemi COVID-19 yang terjadi di Tanah Air membawa dampak pada proses reproduksi sehingga melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas.
"Kalau COVID-19 dampaknya terhadap proses reproduksi serius maka lahirlah SDM yang kurang berkualitas yang akan mempengaruhi ke depan," ungkap Hasto Wardoyo.
Ia mengatakan untuk dapat memetik dan mendapatkan bonus demografi di Tanah Air, maka hal itu tidak serta merta dipengaruhi oleh COVID-19 saja melainkan melalui proses yang cukup panjang.
Sukses kontrasepsi sejak 1973 hingga sekarang, kata dia, tengah memasuki bonus demografi. Namun, bonus demografi tersebut bisa saja terpengaruh karena pandemi COVID-19. "Untuk mendapatkan bonus demografi syaratnya harus berkualitas," katanya.
Di samping itu kejadian-kejadian restriksi ekonomi harusnya dengan jumlah SDM produktif dua kali lipat dari yang tidak produktif maka kesempatan bekerja dan pendapatan per kapita seharusnya naik.
Namun, katanya, karena adanya pandemi COVID-19 banyak orang yang dipulangkan, terkena pemutusan hubungan kerja sehingga berujung pada naiknya angka pengangguran maka bonus demografi tadi tidak berhasil didapatkan.
Menurut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam konferensi pers menyambut Hari Kependudukan Dunia 2020, di Jakarta, Jumat (10/07/2020), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melihat terjadinya penurunan pemakaian kontrasepsi yang berpotensi memicu kehamilan yang tidak atau belum dikehendaki oleh pasangan usia subur.
Akibat Pandemi COVID-19 banyak layanan yang sulit diakses dan penurunan layanan akan berdampak Kehilangan bonus demografi. Seperti dampak kehamilan yang tidak atau belum dikehendaki oleh pasangan usia subur tersebut imbas dari pandemi COVID-19 sehingga kelompok itu terganggu atau terhambat dalam mengakses layanan kontrasepsi, akibatnya tidak akan memperoleh SDM yang berkualitas.
"Sebelum pandemi COVID-19, angka kehamilan yang belum atau tidak dikehendaki tersebut 17,5 persen. Bahkan di beberapa kota besar di antaranya DKI Jakarta justru lebih tinggi lagi yakni 26 persen dan Yogyakarta 24 persen. Tidak hanya itu, kehamilan yang tidak atau belum dikehendaki oleh pasangan subur tersebut juga berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dan stunting (kerdil) yang sama sekali tidak diharapkan," kata Hasto.
Menurutnya, masalah-masalah kependudukan tersebut perlu dicermati terutama pada saat Hari Kependudukan Dunia. Sebagai lembaga yang mengacu pada Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 BKKBN mengemban amanat tidak lagi hanya sebagai Badan yang melakukan Koordinasi terhadap Program Keluarga Berencana nasional tapi juga lebih dari itu yaitu sebagai Badan Kependudukan.
Karena itu fungsi BKKBN secara nasional terkait dengan masalah kependudukan terus dioptimalkan termasuk memberikan peran yang terbaik agar berdampak besar terutama dalam memecahkan masalah kependudukan.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr Dwi Listyawardani mengatakan, sesuai tema global Hari Kependudukan Dunia, BKKBN masih mengusung tema yang berkaitan dengan pandemi yang berimbas pada pelayanan dasar kesehatan ibu dan anak.
"Termasuk pula kekerasan tehadap perempuan, karena hal ini muncul tidak hanya di Indonesia tapi juga menjadi masalah dunia," kata dia.
Karena itu beragam persoalan kependudukan tersebut menjadi perhatian serius BKKBN di tengah pandemi COVID-19. Kemudian dalam rangka memperkuat peran lembaga yang mengelola kependudukan, BKKBN sedang menyusun naskah akademik.
"Kita sedang menyusun naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang memperkuat UU nomor 52 tahun 2009 maupun Peraturan Presiden yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan," ungkap Dwi Listyawardani.
Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengkhawatirkan pandemi COVID-19 yang terjadi di Tanah Air membawa dampak pada proses reproduksi sehingga melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas.
"Kalau COVID-19 dampaknya terhadap proses reproduksi serius maka lahirlah SDM yang kurang berkualitas yang akan mempengaruhi ke depan," ungkap Hasto Wardoyo.
Ia mengatakan untuk dapat memetik dan mendapatkan bonus demografi di Tanah Air, maka hal itu tidak serta merta dipengaruhi oleh COVID-19 saja melainkan melalui proses yang cukup panjang.
Sukses kontrasepsi sejak 1973 hingga sekarang, kata dia, tengah memasuki bonus demografi. Namun, bonus demografi tersebut bisa saja terpengaruh karena pandemi COVID-19. "Untuk mendapatkan bonus demografi syaratnya harus berkualitas," katanya.
Di samping itu kejadian-kejadian restriksi ekonomi harusnya dengan jumlah SDM produktif dua kali lipat dari yang tidak produktif maka kesempatan bekerja dan pendapatan per kapita seharusnya naik.
Namun, katanya, karena adanya pandemi COVID-19 banyak orang yang dipulangkan, terkena pemutusan hubungan kerja sehingga berujung pada naiknya angka pengangguran maka bonus demografi tadi tidak berhasil didapatkan.
(ars)
Lihat Juga :
