Pencaplokan Wilayah Palestina Ditunda, Kemlu: Kita Tak Boleh Lengah

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan, menolak rencana Israel menganeksasi wilayah Palestina. Indonesia ikut memberikan bantuan dana untuk penanganan pengungsi Palestina.

(Baca juga: Bella Hadid Mengaku Bangga Jadi Palestina, Instagram Hapus Postingnya)

Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu, Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, rencana aneksasi itu sementara ditunda. Kabarnya, hal tersebut dikarenakan adanya pandemi virus Corona (Covid-19).

"Kita boleh lengah. Ancaman aneksasi masih ada. Ini merupakan agenda dari janji politik Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Rencana ini turunan dari proposal Deal of century," kata Febrian dalam diskusi daring dengan tema 'Melawan Aneksasi Israel Atas Wilayah Palestina', Jumat (10/7/2020).

(Baca juga: Caplok Tepi Barat, Palestina Serukan Dunia Internasional Sanksi Israel)

Febrian menerangkan, ada enam isu utama dalam konflik Palestina-Israel, yakni perbatasan, pemukiman, pengungsi Palestina, sengketa Kota Yerusalem, keamanan Palestina-Israel, dan akses air bersih. Menurutnya, masalah perbatasan ini merupakan akar konflik di Tepi Barat.

"Terdapat perubahan signifikan setelah perang 1948-1967. Saya rasa ini diperparah dengan aneksasi nyata dan semakin menambah (wilayah) setelahnya. Rencana aneksasi ini akan memperburuk (situasi)," tuturnya.

Deal of Century antara Israel dan Amerika Serikat itu akan menganeksasi seluruh pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Febrian mengutarakan setelah perang 1967 tidak ada proposal yang mencantumkan peta wilayah Israel. Sementara itu, Deal of Century ini memiliki peta wilayah.

Masalah yang dihadapi Palestina dalam beberapa tahun ini sangat pelik. Febrian mengungkapkan ada sekitar 5,5 juta orang Palestina mengungsi dan lebih dari setengahnya bermukim di Yordania. Kondisi para pengungsi ini cukup memprihatinkan. Keadaan ini diperparah dengan krisis keuangan yang dialami United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA).

Menurut Febrian, ini merupakan sebuah lembaga PBB yang khusus menangani pengungsi Palestina. Keuangan UNRWA mulai bermasalah setelah Amerika Serikat menghentikan pemberian dana bantuan.

"Indonesia melakukan upaya-upaya untuk menutup dana yang dibutuhkan UNRWA. Kita harus belajar tanpa menggantungkan pada kekuatan tertentu," pungkasnya.