YLBHI: Perlu Dorongan Politik untuk Menuntaskan Kasus Munir
Kamis, 08 Desember 2022 - 18:08 WIB
loading...
A
A
A
Muhammad Isnur menambahkan kasus Munir ini tidak ada kedaluwarsa jika memang kita sepakat kasus Munir adalah pelanggaran HAM berat. Sejak awal memang Jokowi sudah tidak punya komitmen, terbukti di awal dia mengangkat Wiranto sebagai Menko Polhukam.
Suciwati, istri almarhum Munir menegaskan penegakan HAM hari ini tidak ada. Dia merasa yang sudah dilakukan oleh pembela HAM hopeless. Sejak awal dirinya sudah tidak percaya Jokowi saat mencalonkan presiden termasuk orang-orang di sekitarnya.
"Kekuatan masyarakat sipil jika satu tidak akan ada KUHP baru, Cipta Kerja, dan sebagainya. Sehingga kondisi hari ini salah satu bentuk kegagalan gerakan masyarakat sipil. Kondisi demokrasi kita sudah menuju masa yang kelam," kata Suciwati dengan nada prihatin.
Pengesahan KUHP lanjut Suciwati harus menjadi refleksi kita sebagai gerakan masyarakat sipil yang tidak bersinergi satu sama lain bahkan sibuk sendiri dengan proyek masing-masing. Harus ada sosok seperti Munir yang menjaga Republik ini dan memperjuangkan darah korban tidak bisa dibeli dengan rupiah.
"Terakhir memang Komnas menghubungi untuk masuk dalam tim ad-hoc, namun di waktu yang sudah mepet dengan masa jabatan, padahal sudah dikirim surat 2 tahun sebelumnya. Sehingga tidak ada unsur masyarakat sipil dalam tim ad-hoc,"tambahnya.
Suciwati, istri almarhum Munir menegaskan penegakan HAM hari ini tidak ada. Dia merasa yang sudah dilakukan oleh pembela HAM hopeless. Sejak awal dirinya sudah tidak percaya Jokowi saat mencalonkan presiden termasuk orang-orang di sekitarnya.
"Kekuatan masyarakat sipil jika satu tidak akan ada KUHP baru, Cipta Kerja, dan sebagainya. Sehingga kondisi hari ini salah satu bentuk kegagalan gerakan masyarakat sipil. Kondisi demokrasi kita sudah menuju masa yang kelam," kata Suciwati dengan nada prihatin.
Pengesahan KUHP lanjut Suciwati harus menjadi refleksi kita sebagai gerakan masyarakat sipil yang tidak bersinergi satu sama lain bahkan sibuk sendiri dengan proyek masing-masing. Harus ada sosok seperti Munir yang menjaga Republik ini dan memperjuangkan darah korban tidak bisa dibeli dengan rupiah.
"Terakhir memang Komnas menghubungi untuk masuk dalam tim ad-hoc, namun di waktu yang sudah mepet dengan masa jabatan, padahal sudah dikirim surat 2 tahun sebelumnya. Sehingga tidak ada unsur masyarakat sipil dalam tim ad-hoc,"tambahnya.
(cip)
Lihat Juga :
