KUHP Legalkan Aborsi Akibat Perkosaan dan Kekerasan Seksual Legal
loading...
KUHP yang disahkan hari ini melegalkan tindaka aborsi pada kehamilan yang diakibatkan perkosaan atau kekerasan seksual. Foto/iustrasi.Reuters
A
A
A
JAKARTA - Tindakan aborsi terhadap perempuan korban perkosaan dan atau kekerasan seksual dilegalkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan Selasa (6/12/2022) pagi tadi. Namun legalnya tindakan aborsi yang dimaksud harus memenuhi syarat.
Pada Pasal 463 ayat (1) KUHP tertulis bahwa perempuan yang melakukan tindakan aborsi akan dipidana dendan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Tindakan aborsi diperbolehkan apabila perempuan yang mengandung itu merupakan korban tindak pidana perkosaan ataupun kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan.
Meski demikian, umur kandungan pada saat melakukan aborsi itu harus berusia tidak melebihi 14 bulan. Masih pada Pasal yang sama, perempuan juga tidak dikenakan pidana apabila tindakan aborsi yang dilakukan berkaitan dengan kedaruratan media. Aturan pengecualian tindakan aborsi akibat korban perkosaan itu tertulis pada Pasal 463 ayat (2) KUHP.
Baca juga: RKUHP Disahkan di Tengah Perdebatan
Pasal 463
(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.
Aturan terkait aborsi ini menitikberatkan untuk melindungi kandungan yang ada pada seorang perempuan. Hal itu dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 463 KUHP.
Masih pada bagian penjelasan, yang dimaksud dari kekerasan seksual pada Pasal 463 ayat (2) KUHP Baru adalah Ayat (2) antara lain, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.
Penjelasan Pasal 463 KUHP:
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan seorang perempuan. Jika yang diaborsi adalah kandungan yang sudah mati, ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklah relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yang digunakan untuk melakukan aborsi. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu matinya kandungan itu.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan”, antara lain, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.
Pada Pasal 463 ayat (1) KUHP tertulis bahwa perempuan yang melakukan tindakan aborsi akan dipidana dendan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Tindakan aborsi diperbolehkan apabila perempuan yang mengandung itu merupakan korban tindak pidana perkosaan ataupun kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan.
Meski demikian, umur kandungan pada saat melakukan aborsi itu harus berusia tidak melebihi 14 bulan. Masih pada Pasal yang sama, perempuan juga tidak dikenakan pidana apabila tindakan aborsi yang dilakukan berkaitan dengan kedaruratan media. Aturan pengecualian tindakan aborsi akibat korban perkosaan itu tertulis pada Pasal 463 ayat (2) KUHP.
Baca juga: RKUHP Disahkan di Tengah Perdebatan
Pasal 463
(1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.
Aturan terkait aborsi ini menitikberatkan untuk melindungi kandungan yang ada pada seorang perempuan. Hal itu dijelaskan pada bagian penjelasan Pasal 463 KUHP.
Masih pada bagian penjelasan, yang dimaksud dari kekerasan seksual pada Pasal 463 ayat (2) KUHP Baru adalah Ayat (2) antara lain, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.
Penjelasan Pasal 463 KUHP:
Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan seorang perempuan. Jika yang diaborsi adalah kandungan yang sudah mati, ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklah relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yang digunakan untuk melakukan aborsi. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu matinya kandungan itu.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan”, antara lain, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.
(muh)
Lihat Juga :
