Calon Panglima TNI Yudo Margono Janji Junjung Tinggi HAM

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono berjanji menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) selama menjabat menjadi Panglima TNI. Yudo telah disetujui Komisi I DPR menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

"Tentunya kita tetap menjunjung tinggi HAM di dalam reformasi birokrasi di dalam prioritas saya yang keempat," kata Yudo di di Markas Koarmada Republik Indonesia, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Menurut Yudo, komitmen HAM telah disuarakan oleh Jenderal Andika selama menjabat sebagai Panglima TNI. Karena itu, ia pun akan terus meneruskannya.



"Ya kita tetap menegakan HAM, menegakan hukum itu pasti akan kita lanjutkan yang sekarang dilaksanakan oleh Pak Andika Perkasa, tentang itu akan saya lanjutkan," katanya.

Yudo menuturkan, pihaknya juga bakal memilah mana kebijakan yang akan terus dilanjutkan dan mana yang tidak. "Tentunya tadi, yang kemarin saya sampaikan, yang bagus dan masih relevan di zamannya tentunya akan saya lanjutkan. Nah, yang lainnya nanti akan kita evaluasi bersama Kepala Staf yang lain," katanya.

Sebelumnya, Komisi I DPR telah menyetujui Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI. Hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test selanjutnya diserahkan kepada pimpinan DPR untuk menggelar rapat paripurna mengesahkan Yudo Margono sebagai Panglima TNI.

Baca juga: 5 Laksamana Madya yang Berkarier Cemerlang Gantikan KSAL Yudo Margono

"Hasil uji kelayakan dan kepatutan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon panglima TNI diserahkan langsung pada hari ini ke pimpinan DPR. Mungkin pada Selasa akan dilaksanakan Paripurna," kata Anggota Komisi I DPR Dave Laksono usai melakukan verifikasi faktual di rumah dinas Yudo Margono, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).

Setelah sidang paripurna, kata Dave, pimpinan DPR akan langsung mengirim hasil pengesahan tersebut ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk langsung dijadwalkan pelantikan. "Kapan pelantikannya tergantung Presiden Jokowi," kata politikus Golkar itu.

Sedangkan mengenai verifikasi faktual di rumah dinas Yudo Margono, Dave mengatakan, Komisi I DPR ingin melihat bagaimana harmonisnya, dan dukungan keluarga terhadap kerjanya selama ini mengingat masa jabatan dia sebagai Panglima TNI kurang dari setahun.

"Kami lihat dan saksikan sendiri dan kami yakini bahwa beliau bisa dapat melanjutkan kepemimpinan TNI ke depan untuk terus membangun TNI lebih kuat dan solid serta menjaga netralitas TNI karena tahun ke depan bahwa akan jadi tahun politik di mana dia harus menyiapkan struktur TNI untuk mengamankan Pemilu," ungkapnya.

Tak hanya itu, Dave menyebut bahwa Yudo juga harus menjaga kondusifitas agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat. "Kita yakini transisi kekuasaan lebih halus dan beliau bertanggung jawab memastikan program-program pemerintah terkait poros maritim berlangsung dengan baik dan itu sudah dipaparkan dan kami yakin ini terbaik," katanya.