Kemhan Raih WTP 4 Kali Berturut-turut, Prabowo Terima DIPA 2023 Langsung dari Presiden Jokowi
Jum'at, 02 Desember 2022 - 15:47 WIB
loading...
Menhan Prabowo Subianto menerima DIPA 2023 Kementerian Pertahanan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (1/12/2022). FOTO/MNC MEDIA
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan ( Menhan) Prabowo Subianto menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2023 Kementerian Pertahanan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Kamis (1/12/2022). Dari seluruh Kementerian/Lembaga, Kemhan memenuhi syarat untuk menerima DIPA secara langsung karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan dalam empat tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas 2022 serta memiliki nilai kinerja pengganggaran yang baik.
Total hanya 10 kementerian yang diundang dan menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Pertahanan (Kemhan); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jokowi dalam sambutannya menyampaikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. "Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023," kata Jokowi.
Baca juga: DIPA Diserahkan ke-14 K/L, Sri Mulyani: Saatnya APBN Disehatkan Kembali
Ia melanjutkan, APBN 2023 nantinya akan difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. "Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," ujarnya.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. "Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi," tuturnya. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
Total hanya 10 kementerian yang diundang dan menerima DIPA secara simbolis yaitu Kementerian Pertahanan (Kemhan); Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek); Kementerian Agama (Kemenag); Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK); Kementerian Perindustrian (Kemenperin); Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jokowi dalam sambutannya menyampaikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. "Strategi besar, rencana besar yang kita siapkan betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan. Strategi besar dalam merespons tantangan ekonomi global tergambar untuk APBN 2023," kata Jokowi.
Baca juga: DIPA Diserahkan ke-14 K/L, Sri Mulyani: Saatnya APBN Disehatkan Kembali
Ia melanjutkan, APBN 2023 nantinya akan difokuskan kepada enam hal. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. "Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi," ujarnya.
Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. "Ini penting, yaitu dengan terus mendorong hilirisasi," tuturnya. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Presiden pun meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
Lihat Juga :
