Survei Indikator: TNI Lembaga Negara Paling Dipercaya Publik

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi lembaga negara paling dipercaya oleh masyarakat. TNI menempati peringkat pertama berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia.

Survei ini dilakukan terhadap 12 lembaga negara. TNI berada di peringkat pertama dengan nilai kepercayaan masyarakat yakni 92,2%. Disusul presiden dengan 88,4% yang berada di peringkat 2 dan Mahkamah Agung (MA) di peringat ketiga dengan 80,4%.

"Kepercayaan publik di akhir bulan Oktober, awal November, kepercayaan publik terhadap lembaga negara, termasuk lembaga penegakan hukum dan demokrasi, masih dipegang oleh TNI," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertema Kinerja Lembaga Penegak Hukum di Mata Publik dan Penanganan Kasus-Kasus Besar secara virtual, Minggu (27/11/2022).



"Mengapa publik sangat percaya dengan TNI, ini bukan hal baru, kita sering temukan apa dasarnya TNI mendapatkan kepercayaan tinggi," katanya.

Sementara untuk MA, kata Burhanuddin, kepercayaan masyarakat masih relatif tinggi dikarenakan sisi negatif yang berkaitan dengan MA kurang mendapat perhatian masyarakat.

"Isu korupsi yang melibatkan Hakim Agung (Sudrajad Dimyati cs) kurang mendapatkan perhatian publik lain dengan dengan kasus Sambo dan Teddy Minahasa. Oleh sebab itu MA masih tinggi kepercayaan publiknya karena isu negatif tidak mendapat atesi publik," katanya.

Baca juga: Kejaksaan Paling Dipercaya Publik dalam Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Sedangkan untuk lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung paling dipercaya dibandingkan Polri, KPK, dan pengadilan.

Berikut ini Hasil Survei Indikator Politik Indonesia terkait kepercayaan publik terhadap lembaga negara:

1. TNI 92,2%
2. Presiden dengan 88,4%
3. MA 80,4%
4. Mahkamah Konstitusi (MK) 79,2%
5. Kejaksaan 77,5%
6. Pengadilan 76,8%
7. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 71,9%
8. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 71%
9. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 68,7%
10. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 64,2%
11. Polri 60,5%
12. Partai Politik 56,7%