9 Fraksi Setuju RKUHP Dibawa ke Paripurna DPR
Kamis, 24 November 2022 - 17:52 WIB
loading...
Sembilan fraksi di Komisi III DPR menyetujui, bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibawa ke tingkat II pada Rapat Paripurna DPR. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Sembilan fraksi di Komisi III DPR menyetujui, bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibawa ke tingkat II pada Rapat Paripurna DPR. Hal ini diputuskan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR dengan Pemerintah, Kamis (24/11/2022).
Sebelum pengambilan keputusan, Komisi III DPR melakukan pembahasan dengan pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, terhadap sejumlah isu krusial.
Baca juga: Soal RKUHP, Pakar Sebut Warisan Kolonial Belanda
Selain itu juga melakukan forum lobi, hingga akhirnya isu krusial tersebut disepakati oleh pemerintah untuk diubah, dan dilakukan pengambilan keputusan tingkat I.
"Kami meminta persetujuan pada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?" kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir selaku pimpinan rapat menanyakan pada seluruh anggota Komisi III yang hadir, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Baca juga: Pemerintah Akui Setiap Pasal RKUHP Bisa Diperdebatkan
Kemudian dijawab setuju oleh semua yang hadir, dan disambut ketukan palu sidanh tanda pengesahan. Adapun sikap-sikap fraksi di antaranya, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RKUHP untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR. Hanya Fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan.
Mayoritas fraksi berpandangan, KUHP yang sekarang sudah berusia sangat tua, bahkan sejak era kolonial Belanda, dan sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Dengan demikian, fraksi-fraksi berpandangan bahwa RKUHP layak untuk disahkan.
Sementara itu, Wamenkumham mengucap syukur atas selesainya pembahasan RUU KUHP. Sebagaimana telah didengarkan bersama, seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati RUU KUHP, untuk dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. Diharapkan dapat disetujui di tingkat II Rapat Paripurna.
"Kita mengharapkan RUU tersebut dapat disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU, sebagai wujud kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara," kata Edward.
"Atas nama Presiden menyetujui, menyambut, dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya RUU KUHP pada pembahasan tingkat I untuk dibawa ke pembahasan tingkat II," tutupnya.
Sebelum pengambilan keputusan, Komisi III DPR melakukan pembahasan dengan pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, terhadap sejumlah isu krusial.
Baca juga: Soal RKUHP, Pakar Sebut Warisan Kolonial Belanda
Selain itu juga melakukan forum lobi, hingga akhirnya isu krusial tersebut disepakati oleh pemerintah untuk diubah, dan dilakukan pengambilan keputusan tingkat I.
"Kami meminta persetujuan pada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU KUHP dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat kedua, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang KUHP yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat. Apakah dapat disetujui?" kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir selaku pimpinan rapat menanyakan pada seluruh anggota Komisi III yang hadir, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Baca juga: Pemerintah Akui Setiap Pasal RKUHP Bisa Diperdebatkan
Kemudian dijawab setuju oleh semua yang hadir, dan disambut ketukan palu sidanh tanda pengesahan. Adapun sikap-sikap fraksi di antaranya, PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RKUHP untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna DPR. Hanya Fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan.
Mayoritas fraksi berpandangan, KUHP yang sekarang sudah berusia sangat tua, bahkan sejak era kolonial Belanda, dan sudah tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Dengan demikian, fraksi-fraksi berpandangan bahwa RKUHP layak untuk disahkan.
Sementara itu, Wamenkumham mengucap syukur atas selesainya pembahasan RUU KUHP. Sebagaimana telah didengarkan bersama, seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati RUU KUHP, untuk dilakukan pengambilan keputusan tingkat I. Diharapkan dapat disetujui di tingkat II Rapat Paripurna.
"Kita mengharapkan RUU tersebut dapat disetujui dalam rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU, sebagai wujud kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan negara," kata Edward.
"Atas nama Presiden menyetujui, menyambut, dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya RUU KUHP pada pembahasan tingkat I untuk dibawa ke pembahasan tingkat II," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
