DPR Sebut Rotasi Matra Penunjukan Panglima TNI Budaya, Bukan Aturan

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Junico BP Siahaan menilai pengganti Jenderal Andika Perkasa sebagai panglima TNI tak harus ditunjuk sesuai giliran matra. Sebab rotasi matra dalam penunjukan panglima tak diatur dalam undang-undang (UU).

"Enggak ada harusnya karena enggak ada aturan di UU. Ini kan sebuah budaya dibangun," terang Nico saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2022).

Ia merasa, penunjukan Panglima TNI secara bergiliran tak ideal. Baginya, sistem yang ideal untuk menunjuk Panglima TNI yakni meritokrasi.

"Bergilir itu menurut saya sebuah budaya. Idealnya meritokrasi, siapa yg paling bagus, sudah jadi panglima. Jangan bergilir. Kalau saya tidak terlalu suka dengan bergilir itu," tutur Nico.



Nico merasa tak adil karena penunjukan panglima TNI secara bergiliran dapat menghambat figur potensial. "Masa kita dipimpin oleh giliran, kita harus dipimpin oleh meritokrasi yang kerjanya paling bagus, melakukan koordinasi administratif fungsi di matra-matra," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan bahwa dipercepatnya pengiriman surpres tersebut karena DPR akan menjalankan reses beberapa waktu ke depan.

"Surpres pergantian Panglima TNI itu kita akan reses juga dalam beberapa waktu ke depan akan resesi DPR kita sudah menghitung bahwa pada hari ini akan dikirim kepada DPR surpresnya," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/11/2022).