Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38, Wapres: Pj Gubernur Akan Segera Diangkat
Jum'at, 18 November 2022 - 14:55 WIB
loading...
Provinsi Papua Barat Daya sah menjadi provinsi ke-38. Hal ini pun direspons Wapres Maruf Amin mengatakan akan segera mengangkat Pj Gubernur Papua Barat Daya. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Provinsi Papua Barat Daya sah menjadi provinsi ke-38 di Indonesia. Hal ini pun direspons Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan akan segera mengangkat penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya .
"(Papua) Barat Daya ini memang sedang kita tunggu karena akan segera kita angkat Penjabat Gubernurnya," ungkap Wapres di sela kunjungan kerjanya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/11/2022).
Wapres menjelaskan, dengan sahnya RUU menjadi UU Pembentukan Papua Barat Daya ini, maka pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU Pemilu di daerah otonomi baru (DOB) Papua.
Baca juga: DOB Papua Barat Daya Disahkan, Warga Sorong Sebut Mukjizat
Mengingat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta segera dikeluarkan Perppu Pemilu ini sebelum 6 Desember 2022. Dikarenakan pada tanggal itu mulai tahapan penyerahan data dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Kemudian juga supaya Perppu-nya bisa dibuat. Kalau Barat Daya ini tertinggal, kemudian Perppu-nya tidak mungkin dibarengkan dengan yang lain, itu dia bisa mundur sampai 2025," kata Wapres.
Baca juga: Pemerintah-DPR Putuskan Sorong Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya
Sehingga kata Wapres, Pemilu Papua Barat Daya akan bersama-sama dengan tiga provinsi atau Daerah Otonom Baru (DOB) Papua lainnya yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang telah terlebih dahulu disahkan menjadi DOB.
"Karena itu, supaya bareng dengan tiga provinsi baru di Papua dan satu di Papua Barat," tandas Wapres.
"(Papua) Barat Daya ini memang sedang kita tunggu karena akan segera kita angkat Penjabat Gubernurnya," ungkap Wapres di sela kunjungan kerjanya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/11/2022).
Wapres menjelaskan, dengan sahnya RUU menjadi UU Pembentukan Papua Barat Daya ini, maka pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU Pemilu di daerah otonomi baru (DOB) Papua.
Baca juga: DOB Papua Barat Daya Disahkan, Warga Sorong Sebut Mukjizat
Mengingat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta segera dikeluarkan Perppu Pemilu ini sebelum 6 Desember 2022. Dikarenakan pada tanggal itu mulai tahapan penyerahan data dukungan bagi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Kemudian juga supaya Perppu-nya bisa dibuat. Kalau Barat Daya ini tertinggal, kemudian Perppu-nya tidak mungkin dibarengkan dengan yang lain, itu dia bisa mundur sampai 2025," kata Wapres.
Baca juga: Pemerintah-DPR Putuskan Sorong Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya
Sehingga kata Wapres, Pemilu Papua Barat Daya akan bersama-sama dengan tiga provinsi atau Daerah Otonom Baru (DOB) Papua lainnya yakni Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang telah terlebih dahulu disahkan menjadi DOB.
"Karena itu, supaya bareng dengan tiga provinsi baru di Papua dan satu di Papua Barat," tandas Wapres.
(maf)
Lihat Juga :
