Kemenkes Perlu Libatkan Faskes Terkait Standardisasi Harga Rapid Test
Rabu, 08 Juli 2020 - 16:38 WIB
loading...
Annggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendukung intervensi pemerintah dalam hal ini Kemenkes terkait standarisasi harga rapid test antibodi untuk Covid-19. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Annggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendukung intervensi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait standarisasi harga rapid test antibodi untuk Covid-19.
Namun, Kemenkes juga perlu melibatkan pemangku kepentingan lain seperti fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan. “Pemerintah dalam mengambil kebijakan ini harusnya melibatkan semua stakeholders termasuk di antaranya Faskes, tenaga medis, para ahli dan lainnya sehingga tidak menimbulkan polemik,” kata Mufida saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Politikus PKS ini sepakat pemerintah memang harus mengintervensi harga rapid test agar tidak terlalu memberatkan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan rapid test yang dijadikan syarat untuk pendaftaran sekolah dan perjalanan dinas ini tidak dijadikan komoditas bisnis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Pemerintah memang perlu intervensi tentang harga rapid test agar tidak dijadikan komoditi bisnis di tengah pandemi oleh pihak-pihak yang nggak tanggung jawab,” ujarnya. (Baca juga: Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Tertinggi Rp150.000)
Namun demikian, Mufida meminta agar pemerintah juga harus menyiapkan rapid test gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Sehingga, memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan rapid test. “Pemerintah harus menyiapkan dana untuk rapid test gratis untuk masyarakat nggak mampu dan bagi masyarakat yang mampu silahkan bisa rapid test mandiri,” usul Mufida.
Lebih dari itu, Mufida mengingatkan rapid test ini merupakan tes awal untuk kemudian dipastikan lewat PCR swab test. Dan rapid test ini tidak bisa dijadikan acuan untuk mendiagnosa suspect Covid-19. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan standarisasi harga PCR swab test. ”Rapid test ini sebenarnya kan hanya alat test awal banget yang belum bisa bisa sampai ke diagnosa Covid19. Hal ini juga harus menjadi perhatian kita semua,” katanya.
Namun, Kemenkes juga perlu melibatkan pemangku kepentingan lain seperti fasilitas kesehatan (faskes) dan tenaga kesehatan. “Pemerintah dalam mengambil kebijakan ini harusnya melibatkan semua stakeholders termasuk di antaranya Faskes, tenaga medis, para ahli dan lainnya sehingga tidak menimbulkan polemik,” kata Mufida saat dihubungi di Jakarta, Rabu (8/7/2020).
Politikus PKS ini sepakat pemerintah memang harus mengintervensi harga rapid test agar tidak terlalu memberatkan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan rapid test yang dijadikan syarat untuk pendaftaran sekolah dan perjalanan dinas ini tidak dijadikan komoditas bisnis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Pemerintah memang perlu intervensi tentang harga rapid test agar tidak dijadikan komoditi bisnis di tengah pandemi oleh pihak-pihak yang nggak tanggung jawab,” ujarnya. (Baca juga: Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Tertinggi Rp150.000)
Namun demikian, Mufida meminta agar pemerintah juga harus menyiapkan rapid test gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Sehingga, memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memerlukan rapid test. “Pemerintah harus menyiapkan dana untuk rapid test gratis untuk masyarakat nggak mampu dan bagi masyarakat yang mampu silahkan bisa rapid test mandiri,” usul Mufida.
Lebih dari itu, Mufida mengingatkan rapid test ini merupakan tes awal untuk kemudian dipastikan lewat PCR swab test. Dan rapid test ini tidak bisa dijadikan acuan untuk mendiagnosa suspect Covid-19. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan standarisasi harga PCR swab test. ”Rapid test ini sebenarnya kan hanya alat test awal banget yang belum bisa bisa sampai ke diagnosa Covid19. Hal ini juga harus menjadi perhatian kita semua,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
