Wakil Ketua MPR: Perlu Konsistensi dan Kolaborasi Memutus Rantai Penyebaran Covid-19

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya konsistensi dan kolaborasi semua pihak dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Data sebaran kasus positif Covid-19 yang cenderung meningkat saat ini bukan untuk membangun sentimen ketakutan, tetapi untuk menjadi pedoman bagi kita untuk bersikap mengambil langkah yang tepat, di tengah aktivitas sosial dan geliat ekonomi yang meningkat," katanya saat membuka diskusi daring bertema "Mengantisipasi Naiknya Risiko Dampak Pandemi Covid-19 Menjelang Liburan Akhir Tahun "yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (16/11/2022).

Lestari mengapresiasi upaya pemerintah dan segenap elemen bangsa selama hampir tiga tahun terakhir yang secara bersama mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 di Tanah Air. Namun, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, kondisi yang dinilai sudah terkendali itu membuat banyak pihak bersikap longgar dalam penerapan protokol kesehatan dalam berkegiatan.



"Keluasan ruang gerak masyarakat, meningkatnya dinamika perjalanan baik domestik maupun mancanegara harus tetap diimbangi dengan upaya adaptasi lewat penerapan protokol kesehatan yang memadai," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah jangan abai terhadap regulasi pencegahan dan bertoleransi tanpa protokol kesehatan di masa pandemi. Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu mengakui, masa liburan akhir tahun 2022 merupakan saat yang ditunggu-tunggu masyarakat.



"Saya berharap semua pihak berkolaborasi membuat persiapan yang memadai sehingga penyebaran Covid-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru bisa terkendali dan kita bersama-sama dapat menyongsong 2023 yang lebih baik," ucapnya.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengakui ada kejenuhan di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sehingga terjadi kenaikan angka positif Covid-19 yang diikuti kenaikan angka kematian yang sangat memprihatinkan.

"Masukan dari para pakar akan sangat dibutuhkan untuk memitigasi ancaman dan merencanakan aksi mengatasi potensi penyebaran Omicron sub varian XBB pada masa liburan Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Komisi IX DPR RI, kata Felly, juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi potensi ancaman lonjakan kasus pascalibur Natal dan Tahun Baru.

"Selain itu, upaya untuk terus memenuhi target vaksinasi dan booster di sejumlah daerah harus konsisten dilakukan dengan memastikan ketersediaan dana, vaksin dan tenaga kesehatan yang mengaplikasikannya," kata dia.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan kondisi pencapaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia tidak terlalu buruk bila dibandingkan rata-rata dunia. Hanya saja, untuk vaksin booster baru mencapai 24% dari target yang ditetapkan. Padahal, biasanya pada masa liburan Natal dan Tahun Baru terjadi lonjakan kasus akibat meningkatnya pergerakan orang.

"Namun, saat ini belum masa liburan Natal dan Tahun Baru sudah menunjukkan peningkatan kasus positif Covid-19. Ini pekerjaan rumah bagi kita semua," tegasnya.

Wiku menyarankan agar masyarakat kembali menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin lewat penggunaan masker yang baik pada masa liburan Natal dan Tahun Baru untuk menekan potensi lonjakan kasus. "Kita harus fokus pada upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran virus. Karena selama ini kita belum cukup mampu memutus rantai penyebarannya," ujar Wiku.

Dewan Penasehat Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban mengungkapkan kasus positif Covid-19 di sejumlah negara saat ini mengalami peningkatan. Pengalaman penanganan lonjakan Covid-19 tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran dalam penanganan kasus positif Covid-19 saat ini.

"Apakah Indonesia akan menghadapi gelombang ke-4 Covid-19 akan sangat tergantung dari kesiapan kita dalam mengupayakan pencegahannya," paparnya.

Menegakkan sejumlah kebijakan pembatasan dan sosialisasi lewat media sosial terkait norma baru dalam berinteraksi di masa pandemi, kata Zubairi, merupakan langkah yang penting untuk menekan potensi ancaman penyebaran Covid-19 di masa liburan akhir tahun.

Wakil Ketua Badan Penanggulangan Bencana PPNI Jajat Sudrajat berpendapat pandemi Covid-19 saat ini hanya sekadar nama karena perilaku masyarakat sudah seperti masuk endemi.

Liburan akhir tahun yang akan memicu pergerakan orang dan peryebaran virus, ujar Jajang, harus diantisipasi oleh pengelola tempat-tempat wisata dengan mengaktifkan kembali persyaratan protokol kesehatan di lokasi wisata, seperti perbaikan sarana kebersihan, tempat cuci tangan dan pembatasan pengunjung, serta pengaturan jam opersional.

"Selain itu, optimalisasi kegiatan di ruang terbuka dan prioritaskan pembayaran nontunai bisa diterapkan untuk kurangi kontak fisik," katanya.

Menghadapi libur akhir tahun, Jajang mengimbau agar para tenaga kesehatan terus meningkatkan kapasitas dan kemampuannya terkait penanganan Covid-19. Para tenaga kesehatan juga harus selalu mematuhi standar operasional prosedur dengan mengedapankan aspek kebersihan dan kesehatan.

Direktur Eksekutif PFI, Hamid Abidin mengungkapkan pihaknya selama ini ikut membantu masyarakat adat dan kelompok rentan dalam mengakses vaksin Covid-19. Karena, masyarakat adat dan kelompok rentan banyak menghadapi kendala dalam upaya mengakses vaksin, seperti karena faktor lokasi yang terpencil, keterbatasan fisik atau yang paling berat karena mereka termakan berita hoaks.

"Masyarakat adat termasuk kelompok yang rentan terhadap penularan Covid-19, karena di masa liburan kerap kali kawasan-kawasan wisata yang merupakan tempat tinggal masyarakat dikunjungi wisatawan yang berpotensi membawa virus," ujarnya.

Karena itu, Hamid mendorong semua pihak untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kemudahan bagi masyarakat adat dan kelompok rentan dalam menghadapi hambatan dalam mengakses vaksin Covid-19 dan kebutuhan spesifik mereka.

Ketua Satuan Tugas Peduli Covid-19 Nahdlatul Ulama (NU) Muhammad Makky Zamzami berpendapat pola kerja sama pentahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media dalam mengendalikan penyebaran Covid-19 pada waktu lalu, harus diterapkan dalam mengantisipasi potensi lonjakan saat masa liburan akhir tahun.

"Jelang libur Natal dan Tahun Baru diharapkan tidak ada lagi berita-berita hoaks dengan membangun pola komunikasi untuk meningkatkan kepercayaan publik, sehingga masyarakat memahami bahwa saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 dan harus bersama-sama untuk menanganinya," paparnya