Fahri Hamzah Kritik Deklarasi Dini Anies Baswedan: Seharusnya Ada Debat Visi Misi
Selasa, 15 November 2022 - 15:46 WIB
loading...
Fahri Hamzah menilai deklarasi dini Anies Baswedan untuk mendapatkan cottail effect (efek ekor jas) bagi Nasdem. Foto/Instagram
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengkritik sistem pemilu Indonesia yang tidak memiliki aturan baku soal kapan partai politik bisa mendeklarasikan capres-cawapres. Hal tersebut membuat sistem kenegaraan menjadi rancu.
"Saya harus menyampaikan kritik sistem. Banyak di negara ini tidak jelas dibiarkan. Kita punya masalah besar dalam menangkap garis besar persoalan. Saya langsung address Nasdem dan Anies Baswedan yang perjudiannya tinggi sekali," ujar Fahri Hamzah, Selasa (15/11/2022) dalam webminar daring.
Baca juga: Anies Baswedan Temui Punggawa Koalisi Perubahan di Bali
Dalam webminar daring bertajuk 'Siapa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024' tersebut Fahri Hamzah menyebutkan keputusan KPU perihal Capres-Cawapres baru dapat ditentukan pada September 2023.
"Dalam 11 bulan ini tidak ada jadwalnya. Apapula makna deklarasi, makna nama Anies. Itu yang membuat di tengah jalan banyak persoalan. Tidak akan tuntas kecuali dijadwalkan UU. Kecuali deklarasi Presiden ditetapkan bisa dilaksanakan setahun sebelumnya. Tapi ada debat publik," tutur Fahri Hamzah.
"Saya harus menyampaikan kritik sistem. Banyak di negara ini tidak jelas dibiarkan. Kita punya masalah besar dalam menangkap garis besar persoalan. Saya langsung address Nasdem dan Anies Baswedan yang perjudiannya tinggi sekali," ujar Fahri Hamzah, Selasa (15/11/2022) dalam webminar daring.
Baca juga: Anies Baswedan Temui Punggawa Koalisi Perubahan di Bali
Dalam webminar daring bertajuk 'Siapa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024' tersebut Fahri Hamzah menyebutkan keputusan KPU perihal Capres-Cawapres baru dapat ditentukan pada September 2023.
"Dalam 11 bulan ini tidak ada jadwalnya. Apapula makna deklarasi, makna nama Anies. Itu yang membuat di tengah jalan banyak persoalan. Tidak akan tuntas kecuali dijadwalkan UU. Kecuali deklarasi Presiden ditetapkan bisa dilaksanakan setahun sebelumnya. Tapi ada debat publik," tutur Fahri Hamzah.
Lihat Juga :
