Jokowi: ASEAN - India Harus Jadi Guardian bagi Stabilitas di Indo-Pasifik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan ASEAN - India harus dapat menjadi guardian bagi stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik . Jokowi mendorong kemitraan ASEAN-India dapat difokuskan pada tiga hal.

Hal tersebut dikatakannya dalam memperingati 30 tahun kemitraan ASEAN - India. Tiga hal itu adalah menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang stabil, damai dan sejahtera, kerja sama kesehatan dan kerja sama di bidang pangan.

“Indo-Pasifik adalah kawasan yang strategis, maka kawasan ini tidak luput dari rivalitas yang jika tidak dikelola dengan baik akan dapat menjadi konflik terbuka. ASEAN - India harus dapat menjadi guardian bagi stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik,” ujar Jokowi saat mengikuti KTT ke-19 ASEAN - India di Hotel Sokha, Phnom Penh, Sabtu (12/11/2022).





Dia menuturkan, Indo-Pasifik harus diisi dengan kerja sama konkret. Oleh karena itu, Indonesia mengundang India dalam Indo Pacific Infrastructure Forum yang akan diadakan tahun depan saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN.

“Kedua, kerja sama kesehatan termasuk kerja sama di bidang pengadaan bahan baku obat dan obat-obatan,” ungkap Jokowi.

Dirinya memperingatkan agar jangan sampai terjadi kembali terputusnya rantai pasok bahan baku obat dan obat-obatan di masa mendatang. “Ketiga, kerja sama di bidang pangan. Jika digabungkan, maka jumlah rakyat ASEAN dan India mencapai sekitar 2 miliar orang, kita harus bekerja sama agar krisis pupuk tidak terjadi,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, berdasarkan laporan Global Crisis Response Group mengatakan bahwa jika krisis pupuk terjadi, maka akan berdampak pada produksi beras tahun depan dan mempengaruhi lebih dari 3 miliar orang. “ASEAN-India harus menjadi pendorong agar krisis pupuk dapat dihindari,” ucapnya.

Presiden Jokowi dalam KTT ke-19 ASEAN - India didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.