Reforma Agraria Diharapkan Wujudkan Keadilan dan Minimalisir Sengketa

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, terus melakukan reforma agraria , sebagai salah satu upaya pemerataan yang dilakukan pemerintah. Pasalnya, reforma agraria terbukti bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Merespons hal ini, Direktur Landreform, Sudaryanto menjelaskan, konsep reforma agraria adalah cara untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah yang berkeadilan.

"Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan serta menangani sengketa dan konflik agraria," kata Sudaryanto dalam keterangannya, Kamis (10/11/2022).

Baca juga: Kebijakan Reforma Agraria Jokowi Dinilai Tuntaskan Masalah Pertanahan Rakyat

Sudaryanto juga membeberkan bahwa berdasarkan amanat Perpres Nomor 86/2018 tentang Reforma Agraria yang terdiri dari Penataan Aset dan Penataan Akses Akses dapat menciptakan model kampung reforma agraria di beberapa wilayah.

"Yang sudah layak menjadi percontohan, dan testimoni kisah sukses dari program strategis nasional reforma agraria," jelasnya.

"Di antaranya adalah Desa Warungkiara, Sukabumi Jawa Barat, Desa Arjasari, Kab Bandung Jawa Barat, Koperasi Pemasaran Koerintji di Kab Kerinci, Jambi, Desa Mekarjaya Kab Batanghari Jambi, Distrik Prafi, Warmare dan Masni di Manokwari Papua Barat," tambahnya.

Sudaryanto optimis, apabila setiap tanah yang diredistribusi dimanfaatkan dengan baik dengan mendapatkan pendampingan maka akan meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat.

"UMKM Expo adalah wadah untuk menunjukan produk-produk yang dihasilkan dari program reforma agraria. Terbukti dengan binaan dari Ikawati di seluruh Provinsi, kabupaten/kota se Indonesia maka tanah tersebut menghasilkan output yang luar biasa. Saya optimis hal ini akan menggerakan roda perekonomian negara," tutupnya.