Sejarawan LIPI Ungkap Soal Kemunculan Kembali Isu Komunisme

JAKARTA - Profesor Riset bidang Sejarah, Asvi Warman Adam, menyatakan, mencuatnya kembali isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang belakangan dikaitkan dengan PDI Perjuangan akibat dari kepentingan politik kekuasaan pemilu 2024.

(Baca juga: RUU HIP Produk Semua Fraksi di DPR, PDIP Hanya Jadi Kambing Hitam)

Menurut Asvi, meski pemilu 2024 masih jauh, isu kebangkitan PKI diduga sengaja dimunculkan oleh kelompok yang menginginkan Orde Baru (Orba) kembali berkuasa di 2024. Dalam hal ini, PDIP menjadi pusat hantaman serangan isu komunisme karena dianggap akan menghambat agenda itu.

"Fenomena belakangan ini saya kira berkaitan dengan menghadapi tahun 2024, ketika akan ada pilpres. Ada pihak-pihak berkepentingan dihidupkan isu komunisme ini," kata Asvi dalam diskusi virtual bertema 'Ngeri-Ngeri Kebangkitan PKI' yang dipandu Sejarawan, Bonnie Triyana, di Jakarta, Selasa (7/7/2020).

(Baca juga: Awas! Perubahan RUU HIP Jadi RUU PIP Berpotensi 'Jebakan Batman')

Sejarawan yang bekerja di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu menduga, kelompok yang menginginkan hal itu sama persis yang dilakukan pada masa rezim Suharto yang menjadikan isu komunis sebagai musuh bersama. Kelompok ini disebutnya 'berkongsi' dengan kelompok yang ingin menjaga eksistensi mereka untuk mendukung gerakan khilafah.

Maka tak mengherankan, di aksi pembakaran bendera PKI beberapa waktu lalu, yang membakarnya kelihatan juga memakai bendera dengan simbol yang dekat dengan bendera HTI.

"Mereka ingin memperlihatkan eksistensi sebenarnya, namun juga ingin menghancurkan PDIP. Mereka dengan sengaja ingin menggoyang masyarakat dengan berkata soal kebangkitan PKI," ucap pria kelahiran Buktitinggi, Sumatera Barat itu.

Padahal faktanya, Komunisme itu sudah punah dengan adanya TAP MPRS yang isinya membubarkan PKI dan melarang ajaran komunisme, sudah berlaku sejak 1966 serta bertahan hingga saat ini.

Diingatkan oleh Asvi juga, di era Orba Soeharto, isu PKI dipertahankan untuk kepentingan Pemerintah dan rejim berkuasa, dengan menghancurkan orang yang bersikap kritis. Isu PKI juga digunakan ketika hendak mengambil tanah rakyat dengan mudah.