Sohibul Iman Akui Jokowi Tawarkan Kursi Menteri untuk PKS: Sejak Periode Pertama

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Mohammad Sohibul Iman menanggapi isu disebut-sebut mendapat tawaran dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Iming-iming itu untuk membujuk PKS menarik dukungan dari Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang.

Menurutnya PKS memang sejak dulu ditawari masuk ke dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo. Namun, PKS bersikukuh untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Kalau masalah ditawari masuk kabinet sih sejak periode pertama juga kami ditawari. Tapi kami ucapkan terima kasih dan kami tetap diluar pemerintahan," kata Sohibul kepada MPI, Sabtu (29/10/2022).



Sohibul mengamini jika benar adanya isu tawaran dua menteri untuk PKS. Dia menyebut usulan itu diduga berasal dari salah satu menteri yang juga merupakan ketua partai politik.

"Sekarang memang berhembus isu PKS ditawari 2 posisi menteri. Kami telusuri info ini, katanya itu usulan dari seorang menteri yang jg ketum sebuah partai. Konon pak Jokowi senang dengan usulan tersebut," tuturnya.

"Tapi entah bagaimana tiba-tiba info tersebut disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, padahal tawaran tersebut belum sampai kepada kami. Jadi kami bingung," ujar dia.



Menurutnya jika hal itu benar terjadi, maka dengan tegas PKS menolak. Dimana sesuai dengan keputusan Musyawarah Majelis Syuro, PKS kata Sohibul tetap berada di luar pemerintah hingga masa kepemimpinan Jokowi berakhir.

"Kalau pun benar nanti ada tawaran tersebut maka sikap PKS sudah jelas yaitu mengucapkan terima kasih ksh saja, karena sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro kami akan berada diluar pemerintahan sampai periode kedua pak Jokowi berakhir,"katanya.

Secara terpisah dihubungi MNC Portal, Ketua DPP PKS bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf menyampaikan perubahan sikap PKS tetap melalui putusan Majelis Syuro berikutnya. Maka dia menyebut belum ada perubahan hingga sampai saat ini.

"Keputusan Majelis Syuro PKS sebagai lembaga tertinggi partai pada Pilpres 2019 belum ada perubahan. Bahwa PKS akan berperan aktif bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan," ujarnya.

Menurutnya, pilihan menjadi oposisi juga penting dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Supaya adanya keseimbangan terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

"Pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi. Agar ada check and balances terhadap jalannya pemerintahan," kata dia.