Hadapi KTT G20 di Bali, Kemenkumham Lakukan Sejumlah Persiapan

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan doa bersama untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia. Doa bersama dipimpin oleh lima pemuka agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha, serta diikuti oleh seluruh jajaran Kemenkumham.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol Andap Budhi Revianto, mengajak para pegawai Kemenkumham untuk berdoa agar tercipta suasana yang aman dan kondusif, khususnya menjelang acara puncak Presidensi G20 di Bali.

"Tinggal 26 hari lagi sebelum acara puncak G20 pada 15-16 November 2022 di Bali. Mari kita satukan hati dan pikiran seraya berdoa agar pada pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, suasana tetap aman, kondusif, dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan," kata Andap saat kegiatan doa bersama, Rabu (19/10/2022).

Baca juga: BIN Sebut Pengamanan KTT G20 Terus Dimatangkan

Kemenkumham kata Andap, mendapatkan tanggung jawab dalam beberapa bidang di kepanitiaan nasional Presidensi G20. Menkumham sebagai anggota penanggung jawab bidang logistik dan infrastruktur, Wamenkumham sebagai anggota penanggung jawab bidang kesehatan, dan Direktur Jenderal Imigrasi menjadi anggota Sekretariat Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara.

"Menteri Hukum dan HAM, Wamenkumham, serta Dirjen Imigrasi masuk dalam panitia nasional. Amanah ini harus kita kerjakan secara bersama-sama. Bekerja all out dan saling melengkapi," ujar Andap, di aula lantai 18 Kemenkumham.

Kemenkumham, dalam penyelenggaraan Presidensi G20, bertugas melaksanakan tugas-tugas pelayanan keimigrasian. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang negara harus memberikan kontribusi positif dalam mendukung kesuksesan Presidensi G20.

"Akan datang negara-negara anggota G20, badan-badan dunia, dengan estimasi total 12.750 peserta. Jumlah ini yang harus diantisipasi untuk pelaksanaan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang baik," jelasnya.

Sementara untuk antisipasi lonjakan orang asing, Kemenkumham menyiapkan beberapa langkah. Yang pertama, menurut Andap, adalah peningkatan layanan saat keluar masuk orang asing di Bandara.

Agar tidak terjadi penumpukan dan kepadatan, akan dipersiapkan beberapa konter tambahan disamping konter reguler.