Menteri Agama dari Kalangan Militer, Nomor 3 Pernah Menjabat Wakil Panglima TNI

Selasa, 18 Oktober 2022 - 05:39 WIB
loading...
Menteri Agama dari Kalangan Militer, Nomor 3 Pernah Menjabat Wakil Panglima TNI
Mantan Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Indonesia tercatat pernah memiliki tiga Menteri Agama (Menag) dari kalangan militer . Dua di antaranya pernah menjabat di era Orde Baru, sementara satu orang di era Reformasi pada Pemerintahan Jokowi.

Dua Menteri Agama era Orde Baru berpangkat Letnan Jenderal dan Laksamana Muda. Tokoh militer ketiga yang memegang jabatan sebagai Menteri Agama pertama sejak era Reformasi berpangkat Jenderal.

Berikut 3 Menteri Agama yang berasal dari kalangan militer dihimpun dari berbagai sumber, Senin (18/10/2022):

1. Letnan Jenderal (Purn) Alamsyah Ratu Perwiranegara
Alamsyah Ratu Perwiranegara diangkat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan III (1978-1983). Dia sudah menjadi perwira di tentara sukarela Jepang di Sumatera bagian selatan sejak 1944. Ia menghabiskan hidupnya pada dinas ketentaraan lebih dari 20 tahun lamanya.

Ia tercatat ikut berjuang menghadapi Belanda dalam Aksi Militer II termasuk membumi hanguskan Tanjung Karang-Teluk Betung, Lampung pada 1948-1949. Sebagai Kepala Staf Penguasa Perang Kodam IV Sriwijaya, Alamsyah ikut berjuang melawan gagasan Pemberontakan PRRI ketika pertemuan besar di Sungai Dare, Sumatera Tengah.

Menteri Agama dari Kalangan Militer, Nomor 3 Pernah Menjabat Wakil Panglima TNI


Karier politik Alamsyah cukup mentereng. Di era Presiden Soeharto berkuasa pada 1967, Alamsjah menjabat sebagai Koordinator Staf Pribadi Presiden. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Presidium Kabinet Ampera.

Ia kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Negara RI pada 1968-1972. Setelah itu, Alamsyah diangkat menjadi Duta Besar Indonesia di Belanda (1972-1975).

Sebagai Duta Besar RI di Belanda, Alamsyah ikut dalam perjuangan diplomatik menghadapi Pemerintah Belanda dan MPRS tahun 1972-1974 dan mempersiapkan sidang-sidang IGGI 7 negara-negara donor tentang perlunya bantuan untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia.

Pada 1975-1977, Alamsyah kemudian menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Sebagai Wakil Ketua DPA, ia ikut memantau menghadapi ketegangan Sidang MPR 1978 mengenai soal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selama Sidang Umum MPR 1978).
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1329 seconds (0.1#10.140)