Indonesia di Pintu Krisis, Politikus PDIP Minta Presiden Tegas dan Cepat
Senin, 06 Juli 2020 - 09:44 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengkritik program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) karena sampai saat ini kerangka waktunya belum jelas. Dia mengingatkan, Indonesia berada di ambang krisis ekonomi jika rencana PEN tidak segera dilaksanakan kementerian-lembaga dan pemerintah daerah.
“Semua orang tahu bahwa resesi ekonomi itu terjadi karena rendahnya sisi permintaan (demand). Demand rendah karena uang tunai yang beredar di masyarakat sangat terbatas, saat ini hanya belanja pemerintah yang bisa membantu ketika aktivitas ekonomi setengah lumpuh akibat terjadi pandemi,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).
Politikus PDIP itu berpendapat, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia harus bersinergi dengan baik untuk mempercepat penyaluran anggaran PEN. “Ketiga instansi itu adalah ‘bottle-neck’ yang bertanggung jawab terhadap lambannya penyaluran berbagai stimulus yang telah disepakati pemerintah dan DPR,” kata dia.
(Baca: Krisis Imbas Pandemi Paling Buruk, Tak Bisa Dibandingkan dengan 1998 dan 2008)
Dia menambahkan, alokasi anggaran tersebut terbagi atas dua kategori. Yaitu, alokasi untuk sektor kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi sebesar Rp87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp6-7,65 triliun.
Tetapi sejauh ini, kata Deddy, anggaran yang terealisasi masih sangat rendah, misalnya di sektor kesehatan kurang dari 5% yang diserap, sektor perlindungan sosial meski persentase penyerapannya tinggi tetapi baru di angka 34.06%. Sementara sektor kementerian dan lembaga sangat rendah, yaitu sekitar 4,01%, sektor UMKM meski telah mencapai 22,74% tetapi sebenarnya persentase itu terangkat karena penempatan dana di bank-bank milik negara.
Dalam catatan Deddy, kinerja yayg paling buruk adalah stimulus bagi pembiayaan korporasi dan insentif usaha, di mana dari Rp181,8 triliun yang dialokasikan baru terserap 10,14%.
“Semua orang tahu bahwa resesi ekonomi itu terjadi karena rendahnya sisi permintaan (demand). Demand rendah karena uang tunai yang beredar di masyarakat sangat terbatas, saat ini hanya belanja pemerintah yang bisa membantu ketika aktivitas ekonomi setengah lumpuh akibat terjadi pandemi,” kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7/2020).
Politikus PDIP itu berpendapat, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia harus bersinergi dengan baik untuk mempercepat penyaluran anggaran PEN. “Ketiga instansi itu adalah ‘bottle-neck’ yang bertanggung jawab terhadap lambannya penyaluran berbagai stimulus yang telah disepakati pemerintah dan DPR,” kata dia.
(Baca: Krisis Imbas Pandemi Paling Buruk, Tak Bisa Dibandingkan dengan 1998 dan 2008)
Dia menambahkan, alokasi anggaran tersebut terbagi atas dua kategori. Yaitu, alokasi untuk sektor kesehatan dalam rangka menghadapi pandemi sebesar Rp87,55 triliun dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp6-7,65 triliun.
Tetapi sejauh ini, kata Deddy, anggaran yang terealisasi masih sangat rendah, misalnya di sektor kesehatan kurang dari 5% yang diserap, sektor perlindungan sosial meski persentase penyerapannya tinggi tetapi baru di angka 34.06%. Sementara sektor kementerian dan lembaga sangat rendah, yaitu sekitar 4,01%, sektor UMKM meski telah mencapai 22,74% tetapi sebenarnya persentase itu terangkat karena penempatan dana di bank-bank milik negara.
Dalam catatan Deddy, kinerja yayg paling buruk adalah stimulus bagi pembiayaan korporasi dan insentif usaha, di mana dari Rp181,8 triliun yang dialokasikan baru terserap 10,14%.
Lihat Juga :
