Tokoh Intelektual Muda Keerom Minta Pemerintah Nonaktifkan Lukas Enembe

JAYAPURA - Tokoh Intelektual Muda Keerom Michael Sineri mengatakan sudah waktunya pemerintah pusat menonaktifkan Gubernur Papua Lukas Enembe dan melantik seorang Penjabat Gubernur Papua menyusul menurunnya pelayanan publik di Bumi Cendrawasih.

Pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enembe yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal karena kondisinya saat ini sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi.

"Saya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur untuk sementara dan menggantikannya dengan penjabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (15/10/2022).

Menurutnya, kasus Lukas Enembe adalah suatu fenomena baru di Papua hingga menyita semua perhatian publik. Kata dia, Lukas sebagai pemimpin seharusnya berani untuk menghadapi proses hukum sehingga tidak perlu ada gerakan dari oknum untuk mendukungnya melakukan penjagaan di kediaman gubernur.

"Tidak ada budaya Papua yang menjadikan hanya satu orang yang memimpin Papua. Hal itu karena di tanah Papua terdapat 7 wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di dalamnya. Tidak semua orang bisa mengklaim sebagai ketua suku kecuali anak adat," tutur Sekretaris KNPI Keerom itu.

Terkait isu pelantikan Ketua Suku Besar Papua, pihaknya tidak mengakui adanya hal tersebut karena dalam prosesi pelantikan tidak semua orang Papua terwakili. Michael menilai seharusnya tidak perlu masyarakat menjadi tameng untuk melindungi kasus yang menjerat Lukas Enembe.

"Dalam kasus Lukas Enembe, tidak bisa mengubah kasus hukum normal menjadi kasus hukum adat," ucap Michael.

Sementara, lanjut dia, yang terlibat menjaga di kediaman Lukas Enembe harus bisa memilah persoalan bahwa Lukas adalah gubernur, bukan kepala suku-suku besar di Papua. Dia menambahkan masyarakat harus mengawal kasus Lukas Enembe agar pemeriksaan bersama KPK dapat berjalan lancar.

"Lukas Enembe harus tunduk kepada hukum dan ikuti proses hukum yang berlaku," tutup Michael.