Tokoh Intelektual Muda Keerom Minta Pemerintah Nonaktifkan Lukas Enembe
Sabtu, 15 Oktober 2022 - 21:11 WIB
loading...
Tokoh Intelektual Muda Keerom Michael Sineri mengatakan sudah waktunya pemerintah pusat menonaktifkan Gubernur Papua Lukas Enembe. Foto/Istimewa
A
A
A
JAYAPURA - Tokoh Intelektual Muda Keerom Michael Sineri mengatakan sudah waktunya pemerintah pusat menonaktifkan Gubernur Papua Lukas Enembe dan melantik seorang Penjabat Gubernur Papua menyusul menurunnya pelayanan publik di Bumi Cendrawasih.
Pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enembe yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal karena kondisinya saat ini sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi. Baca juga: KPK Sebut Lukas Enembe yang Paling Dirugikan Jika Terus Mangkir Pemanggilan
"Saya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur untuk sementara dan menggantikannya dengan penjabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (15/10/2022).
Menurutnya, kasus Lukas Enembe adalah suatu fenomena baru di Papua hingga menyita semua perhatian publik. Kata dia, Lukas sebagai pemimpin seharusnya berani untuk menghadapi proses hukum sehingga tidak perlu ada gerakan dari oknum untuk mendukungnya melakukan penjagaan di kediaman gubernur.
"Tidak ada budaya Papua yang menjadikan hanya satu orang yang memimpin Papua. Hal itu karena di tanah Papua terdapat 7 wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di dalamnya. Tidak semua orang bisa mengklaim sebagai ketua suku kecuali anak adat," tutur Sekretaris KNPI Keerom itu.
Pelayanan publik di Papua terhambat karena kondisi Lukas Enembe yang tidak mampu untuk bekerja secara maksimal karena kondisinya saat ini sedang sakit dan menjadi tersangka kasus korupsi. Baca juga: KPK Sebut Lukas Enembe yang Paling Dirugikan Jika Terus Mangkir Pemanggilan
"Saya menyarankan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur untuk sementara dan menggantikannya dengan penjabat gubernur agar pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik," ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (15/10/2022).
Menurutnya, kasus Lukas Enembe adalah suatu fenomena baru di Papua hingga menyita semua perhatian publik. Kata dia, Lukas sebagai pemimpin seharusnya berani untuk menghadapi proses hukum sehingga tidak perlu ada gerakan dari oknum untuk mendukungnya melakukan penjagaan di kediaman gubernur.
"Tidak ada budaya Papua yang menjadikan hanya satu orang yang memimpin Papua. Hal itu karena di tanah Papua terdapat 7 wilayah adat dan terbagi menjadi banyak suku di dalamnya. Tidak semua orang bisa mengklaim sebagai ketua suku kecuali anak adat," tutur Sekretaris KNPI Keerom itu.
Lihat Juga :
