Fenomena Kemesraan PDIP dan Golkar, Pengamat: Hak Prerogatif Ada di Megawati
Kamis, 13 Oktober 2022 - 16:14 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut kata Iswadi, bahwa survei LSI Denny JA ini cukup mengagetkan walaupun beberapa bulan lalu LSI Denny JA juga pernah menempatkan Airlangga dalam posisi ke-6 elektabilitas capres pada Pilpres 2024 dengan capaian 4,5% dalam survei tersebut.
"Fenomena ini sangat menarik untuk diangkat, apalagi jika memang Ibu Megawati yang memiliki hak prerogatif akhirnya menyetujui Ganjar sebagai calonnya," kata Iswadi dalam keterangannya, Kamis (13/10/2022).
"PDIP akan membuat hattrick dalam Pilpres 2024 mendatang jika PDIP mengangkat sosok Ganjar sebagai calon yang diusungnya, apakah sebagai Capres maupun Cawapres," tambah Iswadi yang tercatat aktif sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul ini.
Menurut Iswadi namun terlepas dari hal itu, kemesraan yang ditunjukkan PDIP dan Golkar ini dalam pandangannya adalah untuk menegaskan pentingnya negara ini dipegang oleh kelompok yang memiliki dasar nasionalisme yang kuat.
"Fenomena sebelumnya adalah fenomena di mana ada sosok yang seringkali dianggap memainkan politik identitas dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat seperti yang pernah terjadi di Pilkada Jakarta 2017 lalu," pungkasnya.
"Fenomena ini sangat menarik untuk diangkat, apalagi jika memang Ibu Megawati yang memiliki hak prerogatif akhirnya menyetujui Ganjar sebagai calonnya," kata Iswadi dalam keterangannya, Kamis (13/10/2022).
"PDIP akan membuat hattrick dalam Pilpres 2024 mendatang jika PDIP mengangkat sosok Ganjar sebagai calon yang diusungnya, apakah sebagai Capres maupun Cawapres," tambah Iswadi yang tercatat aktif sebagai Dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul ini.
Menurut Iswadi namun terlepas dari hal itu, kemesraan yang ditunjukkan PDIP dan Golkar ini dalam pandangannya adalah untuk menegaskan pentingnya negara ini dipegang oleh kelompok yang memiliki dasar nasionalisme yang kuat.
"Fenomena sebelumnya adalah fenomena di mana ada sosok yang seringkali dianggap memainkan politik identitas dan menciptakan polarisasi di tengah masyarakat seperti yang pernah terjadi di Pilkada Jakarta 2017 lalu," pungkasnya.
(maf)
Lihat Juga :
