PDIP Kaget Nasdem Sebut Anies Antitesa Jokowi
loading...
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kaget dengan pernyataan politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan, bahwa Anies Baswedan antitesa Presiden Jokowi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku kaget dengan pernyataan politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan, bahwa Anies Baswedan antitesa Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Hasto, pernyataan itu menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan juga etika politik yang serius.
"Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius," kata Hasto kepada wartawan dikutip Kamis (13/10/2022).
Menurut Hasto, problematika di pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Ia pun mempertanyakan tanggung jawab etik politik dari Partai Nasdem yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem merupakan antitesa dari Presiden Jokowi.
"Apakah dukungan Nasdem terhadap Anies yang dikatakan antitesa Presiden Jokowi tidak diikuti oleh dukungan kader Partai tersebut yang menjadi pembantu Presiden Jokowi?," tanya Hasto.
Selain itu kata Hasto, problematika juga muncul ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis dan bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang menjadi antitesa Jokowi. Hal ini menjadi kontradiktif dan rumit.
"Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," tandas Hasto.
Menurut Hasto, pernyataan itu menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan juga etika politik yang serius.
"Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai Nasdem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius," kata Hasto kepada wartawan dikutip Kamis (13/10/2022).
Menurut Hasto, problematika di pemerintahan Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Ia pun mempertanyakan tanggung jawab etik politik dari Partai Nasdem yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai Nasdem merupakan antitesa dari Presiden Jokowi.
"Apakah dukungan Nasdem terhadap Anies yang dikatakan antitesa Presiden Jokowi tidak diikuti oleh dukungan kader Partai tersebut yang menjadi pembantu Presiden Jokowi?," tanya Hasto.
Selain itu kata Hasto, problematika juga muncul ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis dan bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang menjadi antitesa Jokowi. Hal ini menjadi kontradiktif dan rumit.
"Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan," tandas Hasto.
(maf)
Explore More