Jokowi Minta Lemhannas Buat Kajian Antisipasi Krisis Pangan, Energi, dan Keuangan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI membuat kajian mengenai antisipasi krisis energi, pangan, dan keuangan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta program pendidikan reguler angkatan (PPRA) LXIII dan LXIV 2022 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, (12/10/2022).

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan, Presiden meminta Lemhannas membuat kajian-kajian yang cepat tentang antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan mitigasi krisis energi, pangan, dan keuangan.



Presiden meminta agar kajian tersebut merupakan kombinasi dari kajian makro dan mikro, serta detail dalam pemberian rekomendasi ke depan. “Presiden meminta kajiannya bersifat makro, bersifat mikro dikombinasikan dan juga harus detail dalam merekomendasikan kepada Presiden arah-arah kebijakan ke depan,” ujar Andi.

Presiden, juga mendorong Lemhannas untuk fokus melakukan kajian dalam lima hal seperti, konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan Ibu Kota Negara (IKN). Untuk konsolidasi demokrasi, Andi menyebut pihaknya menyampaikan hasil kajian secara rutin kepada Presiden.



“Namun, substansi detailnya tidak bisa kami sampaikan. Memang dalam tata kelola kami di organisasi, kajian-kajian kami hanya diperuntukkan untuk Presiden. Tidak bisa kami buka ke publik tanpa ada arahan Presiden,” kata Andi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menjelaskan situasi global yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Kepala Negara berharap para peserta PPRA LXIII dan LXIV dapat memperkuat karakter kepemimpinan dalam melaksanakan tugas ke depan.

“Presiden memberikan jabaran bagaimana dunia ini sangat sulit, tahun depan mungkin jauh lebih sulit, dunia yang gelap. Sehingga diharapkan PPRA LXIII, LXIV dalam penugasan-penugasan berikutnya itu betul-betul memperkuat karakter kepemimpinannya ke depan,” jelas Andi.

Sementara itu, perwakilan PPRA LXIII dan LXIV memaparkan hasil kajian dan rekomendasi yang sudah diseminarkan kepada Presiden Jokowi. “PPRA LXIII memberikan kajian tentang konsolidasi demokrasi bagaimana mereduksi politik identitas, lalu PPRA LXIV memberikan kajian kepada Presiden tentang kepemimpinan G20, bagaimana memperkuat kolaborasi demi meningkatkan konektivitas dan rantai pasok global,” ungkap Andi.