Banyak Dikorupsi, Komisi III DPR Soroti Kualitas Pendidikan Tanah Air

Selasa, 11 Oktober 2022 - 16:18 WIB
loading...
Banyak Dikorupsi, Komisi III DPR Soroti Kualitas Pendidikan Tanah Air
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyayangkan lembaga pendidikan justru melakukan penyelewengan yang sangat menciderai rasa kejujuran. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Komisi III DPR menyoroti pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, yang menyebut korupsi di bidang pendidikan sangat memprihatinkan merujuk pada maraknya temuan kasus korupsi di beberapa universitas belakangan ini. Bahkan korupsi itu terjadi mulai dari proses perekrutan hingga kebiasaan buruk seperti menyontek.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyayangkan lembaga pendidikan justru melakukan penyelewengan yang sangat mencederai rasa kejujuran. Ia pun tidak heran jika pendidikan di Indonesia tertinggal.

“Lembaga pendidikan seharusnya menjadi harapan besar bangsa dalam mengajarkan pendidikan antikorupsi kepada para generasi penerus. Kenyataan temuan kasus korupsi di ranah pendidikan ini amat disayangkan. Tak heran pendidikan kita tertinggal, karena pendidikannya banyak dikorup,” kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (11/10/2022)

Baca juga: KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana Pendidikan

Menurut politisi Partai Nasdem ini, perlu dilakukannya revolusi mental bagi semua pihak di lembaga pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini. Karena pembentukan karakter dan transfer ilmu adalah hal utama dalam pendidikan nasional.

Baca juga: Sektor Pendidikan Rawan Korupsi

“Perlunya revolusi mental dari semua pihak di lembaga pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini. Sadari bahwa di sana ada proses pembentukan karakter dan transfer ilmu pengetahuan yang jauh lebih besar, yaitu menyangkut nasib dan masa depan bangsa. Jika lembaga pendidikannya saja sudah memberi contoh buruk, saya khawatir dengan kualitas pendidikan kita,” ujarnya.

Dengan demikian, Sahroni juga meminta agar proses perekrutan dibuat dengan adil dan bukan berdasarkan kedekatan, atau yang punya uang saja yang bisa mengeyam pendidkkan dengan baik.

“Proses rekrutmen buat seadil-adilnya sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan sampai mereka yang punya kedekatan yang bisa masuk, mereka yang punya uang yang bisa belajar, ini sangat tidak adil,” tandasnya.
(cip)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2090 seconds (10.55#12.26)