Mendes PDTT Minta Daerah Tak Hambat Pencairan BLT Dana Desa Terdampak Corona
Senin, 27 April 2020 - 16:40 WIB
loading...
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menyampaikan sekitar 8.157 desa yang menyebar di kurang lebih 76 kabupaten/kota telah menerima bantuan sosial atau BLT dana desa. Foto/BNPB
A
A
A
JAKARTA - Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan sekitar 8.157 desa yang menyebar di kurang lebih 76 kabupaten/kota telah menerima bantuan sosial atau bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Menurut Halim, pemberian bantuan itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa/kelurahan terdampak wabah virus Corona atau COVID-19. "Yang nontunai sudah jelas tak ada pertemuan, yang tunai hampir semua diberikan dalam bentuk door to door diberikan ke setiap rumah penerima manfaat," ujar Halim dalam konferensi pers daring, Senin (27/4/2020).
Halim mengaku senang karena pencarian dana desa sudah mulai diberikan meski keputusan dana desa bisa dialihkan untuk BLT baru beberapa waktu lalu. Untuk itu, Halim mengajak kepada para kepala daerah seperti bupati atau wali kota untuk memberi kemudahan terhadap BLT dana desa itu. Ia menegaskan, dana ini sudah urusan kemanusiaan sehingga, faktor kemanusiaan yang lebih diutamakan.
"Jadi mohon kepada bupati, wali kota agar tidak ada upaya-upaya untuk melakukan atau mempersulit urusan kemanusiaan, apalagi ini di bulan Ramadhan dan saya ucapkan terima kasih ke bupati yang sudah memberi kemudahan ke kepala desa dan masyarakat desa yang membutuhkan," jelasnya.
Sejauh ini, Politikus PKB itu menganggap tak ditemukan kasus kepala daerah yang mempersulit pemberian BLT dana desa itu. Maka, sasaran dari Bansos dengan BLT ini sama yakni masyarakat miskin, namun agar tak terjadi overlaping.
Dia menjelaskan, baik Bansos dan PKH yang berada di bawah Kementerian Sosial dan BLT dana desa merupakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk menangani wabah Corona termasuk bansos yang disalurkan di Jabodetabek.
"Semua ini diupayakan tidak tumpang tindih, makanya pendataan dilakukan simultan dan alhamdulillah desa-desa yang sudah tersalur sudah paham pendataan ini," pungkasnya.
Menurut Halim, pemberian bantuan itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa/kelurahan terdampak wabah virus Corona atau COVID-19. "Yang nontunai sudah jelas tak ada pertemuan, yang tunai hampir semua diberikan dalam bentuk door to door diberikan ke setiap rumah penerima manfaat," ujar Halim dalam konferensi pers daring, Senin (27/4/2020).
Halim mengaku senang karena pencarian dana desa sudah mulai diberikan meski keputusan dana desa bisa dialihkan untuk BLT baru beberapa waktu lalu. Untuk itu, Halim mengajak kepada para kepala daerah seperti bupati atau wali kota untuk memberi kemudahan terhadap BLT dana desa itu. Ia menegaskan, dana ini sudah urusan kemanusiaan sehingga, faktor kemanusiaan yang lebih diutamakan.
"Jadi mohon kepada bupati, wali kota agar tidak ada upaya-upaya untuk melakukan atau mempersulit urusan kemanusiaan, apalagi ini di bulan Ramadhan dan saya ucapkan terima kasih ke bupati yang sudah memberi kemudahan ke kepala desa dan masyarakat desa yang membutuhkan," jelasnya.
Sejauh ini, Politikus PKB itu menganggap tak ditemukan kasus kepala daerah yang mempersulit pemberian BLT dana desa itu. Maka, sasaran dari Bansos dengan BLT ini sama yakni masyarakat miskin, namun agar tak terjadi overlaping.
Dia menjelaskan, baik Bansos dan PKH yang berada di bawah Kementerian Sosial dan BLT dana desa merupakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk menangani wabah Corona termasuk bansos yang disalurkan di Jabodetabek.
"Semua ini diupayakan tidak tumpang tindih, makanya pendataan dilakukan simultan dan alhamdulillah desa-desa yang sudah tersalur sudah paham pendataan ini," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
