Dukung KPK Berantas Korupsi di Papua, Tokoh Adat: Jangan Lecehkan Hak Rakyat

Sabtu, 01 Oktober 2022 - 16:01 WIB
loading...
Dukung KPK Berantas...
Tokoh adat di Sentani Boas Assa Enoch mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberantas korupsi di wilayah Papua. Foto: Ist
A A A
JAKARTA - Tokoh adat di Sentani Boas Assa Enoch mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memberantas korupsi di wilayah Papua. Ondoafi Sosiri ini meminta anak-anak Papua yang menjadi memimpin masyarakat sebagai gubernur, bupati, atau jabatan apa saja untuk menjaga dengan baik hak-hak rakyat.

Disebutkan bahwa dana miliaran rupiah yang sedang diuber-uber oleh KPK saat ini entah hilang di mana. “Sebagai anak negeri dan sebagai orang Indonesia, saya mengutuk hal itu. Hak-hak masyarakat diinjak-injak, diperkosa. Itu dosa,” kata Boas, Sabtu (1/10/2022).

Dia menuturkan bahwa jika dana-dana hak rakyat tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik kepada masyarakat, masyarakat juga yang akan dirugikan. “Dengan dana-dana itu, mereka bisa mensuplai senjata. Senjata tidak bisa masuk sendiri, pasti ada dalang. Ada dalang, barang itu ada,” ungkap Boas.

Baca juga: Pemuka Agama Papua Minta Lukas Enembe Jujur kepada KPK



Tokoh adat Sentani berusia 70 tahun ini secara khusus meminta Gubernur Lukas Enembe berjiwa besar. “Kalau mau membela diri, dipanggil, datang, bicara langsung. Jangan begitu dipanggil pakai tenaga apa segala untuk memback up, Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan jadi pengecut, harus gentleman,” tutur Boas.

Dirinya juga mengimbau warga yang menjaga Lukas Enembe di rumah kediamannya, untuk tidak menghalang-halangi upaya KPK. “Tidak usah menghalangi aparat yang datang. Mereka datang untuk menjemput Pak gubernur. Izinkan beliau pergi untuk pertanggungjawabkan itu semua. Beliau tidak akan diapa-apakan. Hukum menjamin. Sekali lagi hukum menjamin. Jangan bertindak bodoh,’’ pungkas Boas.
(rca)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Penyidik KPK Limpahkan...
Penyidik KPK Limpahkan Berkas Perkara Budiman Bayu Prasojo Tersangka Bea Cukai ke JPU
KPK Cecar Maruf Cahyono...
KPK Cecar Ma'ruf Cahyono terkait Penerimaan Uang selama Jabat Sekjen MPR
KPK Ungkap Dugaan Intervensi...
KPK Ungkap Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Kasus Perubahan Opini Audit Pemkab Muara Enim
KPK Belum Menahan Eks...
KPK Belum Menahan Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono usai Pemeriksaan, Ini Alasannya
Jaksa KPK Limpahkan...
Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara Mantan Ketua PN Depok ke Pengadilan Bandung
KPK Periksa Eks Sekjen...
KPK Periksa Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono sebagai Tersangka Kasus Gratifikasi
KPK Ungkap Biro Jasa...
KPK Ungkap Biro Jasa Harus Setor Rp100 Ribu hingga Rp2,5 Juta untuk Pengurusan Izin Tinggal WNA di Bali
KPK Pajang Ducati Noel...
KPK Pajang Ducati Noel dan Aset Mewah Lain dari Kasus K3
Sinergi KPK dan BNN...
Sinergi KPK dan BNN dalam Raker Komisi III DPR Bahas Program 2027
Rekomendasi
Daftar 34 PTS yang Masuk...
Daftar 34 PTS yang Masuk THE Sustainability Impact Ratings 2026, Ada Kampusmu?
Doa-doa Bakda Ashar...
Doa-doa Bakda Ashar di Hari Jumat, Jangan Lupa Amalkan!
Bangun Ketahanan Pangan,...
Bangun Ketahanan Pangan, Kakanwil Ditjenpas Jakarta Panen Telur Ayam di Lapas Salemba
Berita Terkini
Mensesneg Sebut Prabowo...
Mensesneg Sebut Prabowo Monitor Kasus 3 Calon Manajer Kopdes dan Kampung Nelayan Meninggal
Penyidik KPK Limpahkan...
Penyidik KPK Limpahkan Berkas Perkara Budiman Bayu Prasojo Tersangka Bea Cukai ke JPU
Citra Positif Polri...
Citra Positif Polri Meningkat, Pakar: Masyarakat Rasakan Perubahan Kinerja Kepolisian
Perang Iran 2026: Akhir...
Perang Iran 2026: Akhir Pertempuran, Awal Perebutan Kemenangan
PHK Massal Berisiko...
PHK Massal Berisiko Gerus Kelas Menengah, Sekjen Perindo Ferry Kurnia Dorong Insentif Dunia Usaha
Menkomdigi Meutya Hafid:...
Menkomdigi Meutya Hafid: 4,7 Juta Akun Anak di TikTok dan YouTube Dinonaktifkan
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved