KNPI: Jangan karena Kasus Korupsi Lukas Enembe, Papua Terstigma Negatif

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe menjadi perhatian publik. Sebab hingga saat ini Lukas Enembe masih mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Pertahanan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Steve Mara. Tokoh muda Papua ini mengatakan jangan sampai karena kasus korupsi yang diduga melibatkan Lukas Enembe menjadikan Papua terstigma negatif. Dia menegaskan mendukung penuh tindakan yang dilakukan KPK selaku penegak hukum.

‘’Sejak 2001 hingga 2022 pemerintah pusat sudah cukup banyak memberikan anggaran untuk membangun Papua. Sebenarnya sudah cukup untuk membangun Papua agar menjadi lebih baik. Namun dalam kenyataannya, hari ini kita lihat bahwa Papua berada di level paling bawah dengan angka kemiskinan yang tingginya serta banyak warga yang kurang sejahtera," ujar Steve.



Dengan ditetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka, kata dia, itu adalah langkah tepat yang dapat membuka celah untuk mengaudit dana Otsus sehingga lebih transparan. ‘’Masyarakat tidak sejahtera karena kesalahan para pejabat Papua sendiri,” ungkap lulusan Master Unhan RI ini.



Pihaknya berharap KPK bekerja secara profesional dan transparan kepada publik sehingga masyarakat Papua mengerti alasan selama ini tidak sejahtera. “’Kuasa hukum Lukas Enembe harus bekerja secara profesional dan tidak melakukan politisasi, tidak perlu membawa nama lain dalam kasus ini karena kasus ini termasuk kasus hukum yaitu gratifikasi,” ucap pemuda Papua berusia 27 tahun tersebut.

Steve menambahkan Lukas Enembe saat ini masih tersangka belum menjadi terdakwa. Artinya, masih panjang proses hukum berjalan sehingga masyarakat perlu mengawal KPK untuk melakukan prosesnya. ’’Masyarakat Papua tidak boleh terprovokasi oleh isu kriminalisasi karena kasus ini murni hukum yang disertai bukti dari KPK maupun PPATK,” tegasnya.

Steve Mara mengajak masyarakat Papua untuk dukung proses hukum negara yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum semua harus taat hukum.

”Pihaknya yakin semua yang terlibat akan terungkap dan harus diproses hukum dan masyarakat Indonesia tidak boleh menggeneralisasikan kasus Lukas Enembe kepada seluruh orang Papua, karena masyarakat Papua mempunyai integritas dan mempunyai peran untuk membangun Papua,” katanya.