Gus Yahya: Tolak NU Jadi Alat Politik Jelang Pemilu 2024
Selasa, 27 September 2022 - 05:29 WIB
loading...
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf.Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf dengan tegas menolak ormasnya dijadikan alat politik pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang. Gus Yahya berharap politik identitas tak lagi mendominasi gelaran pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.
"Kami (NU) menolak secara tegas dan terus terang untuk dijadikan alat politik pada pemilu yang akan datang,"kata Gus Yahya dikutip dalam laman resmi NU Online, Selasa,(27/09/2022).
"Politik identitas yang kita pernah alami tidak boleh terulang lagi apalagi sampai merusak nama baik Indonesia," kata dia. Baca: Luhut Sebut Orang Luar Jawa Tak Bisa Jadi Presiden RI, Fadli Zon Singgung Politik Identitas
Mantan jubir Presiden Abdurrahmman Wahid (Gus Dur) ini menyampaikan masyarakat perlu menghindari politik identitas. Sebab politik identitas kerap kali dijadikan senjata bagi kelompok dan organisasi tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya bahkan mengancam keutuhan bangsa dan negara.
"Ancaman terkait politik identitas ini berkaitan erat dengan konteks di ranah global, seperti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan konflik di belahan dunia lain," ujar Gus Yahya.
Oleh karena itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien Rembang ini mengajak agar semua pihak dapat mengantisipasi politik identitas sejak dini.
Sebab menurutnya sudah saatnya masyarakat memahami secara luas kebutuhan krusial bangsa dan negaranya dalam konteks jangka panjang.
“Untuk menentukan pilihan ini penting bagi masyarakat memahami secara lebih lengkap dan mendalam tentang kebutuhan bangsa dan negara bukan hanya pada konteks jangka pendek saja, tapi harus sungguh-sungguh menyiapkan kebutuhan yang lebih jauh,” kata Gus Yahya.
Guna mengantisipasi terjadinya politik identitas, lanjut Gus Yahya, PBNU memiliki peran penting dalam sosialisasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat, membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan kelompok lintas agama, stakeholders atau pemangku kebijakan.
“Ini semua terkait dengan politik identitas dan cara untuk memulai pencarian solusi dari berbagai macam konflik, maka kita harus memulai untuk mengasingkan politik identitas tersebut dalam dinamika sosial,” tuturnya.
"Kami (NU) menolak secara tegas dan terus terang untuk dijadikan alat politik pada pemilu yang akan datang,"kata Gus Yahya dikutip dalam laman resmi NU Online, Selasa,(27/09/2022).
"Politik identitas yang kita pernah alami tidak boleh terulang lagi apalagi sampai merusak nama baik Indonesia," kata dia. Baca: Luhut Sebut Orang Luar Jawa Tak Bisa Jadi Presiden RI, Fadli Zon Singgung Politik Identitas
Mantan jubir Presiden Abdurrahmman Wahid (Gus Dur) ini menyampaikan masyarakat perlu menghindari politik identitas. Sebab politik identitas kerap kali dijadikan senjata bagi kelompok dan organisasi tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya bahkan mengancam keutuhan bangsa dan negara.
"Ancaman terkait politik identitas ini berkaitan erat dengan konteks di ranah global, seperti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan konflik di belahan dunia lain," ujar Gus Yahya.
Oleh karena itu, Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibien Rembang ini mengajak agar semua pihak dapat mengantisipasi politik identitas sejak dini.
Sebab menurutnya sudah saatnya masyarakat memahami secara luas kebutuhan krusial bangsa dan negaranya dalam konteks jangka panjang.
“Untuk menentukan pilihan ini penting bagi masyarakat memahami secara lebih lengkap dan mendalam tentang kebutuhan bangsa dan negara bukan hanya pada konteks jangka pendek saja, tapi harus sungguh-sungguh menyiapkan kebutuhan yang lebih jauh,” kata Gus Yahya.
Guna mengantisipasi terjadinya politik identitas, lanjut Gus Yahya, PBNU memiliki peran penting dalam sosialisasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat, membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan kelompok lintas agama, stakeholders atau pemangku kebijakan.
“Ini semua terkait dengan politik identitas dan cara untuk memulai pencarian solusi dari berbagai macam konflik, maka kita harus memulai untuk mengasingkan politik identitas tersebut dalam dinamika sosial,” tuturnya.
(hab)
Lihat Juga :
