Tiga Kementerian Ini Harus Dipimpin Non-Parpol

JAKARTA - Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) disarankan menempatkan kalangan non-partai politik di tiga kementerian.

Ketiga kementerian itu, yakni Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Tiga kementerian itu dianggapnya berkaitan dengan kebebasan beragama dan pluralisme.

"Kementerian ini beriorientasi dengan pluralisme," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos di kantornya, Jalan Danau Gelinggang, Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Menurut dia, butuh tokoh yang memiliki komitmen tinggi dalam menangani ketiga kementerian itu.

"Kalau orang parpol pasti akan mementingkan parpolnya, karena itu dia harus mengundurkan diri dari parpol demi menjaga netralitas," tuturnya.

Menurut dia, yang paling penting diisi oleh kalangan profesional non-parpol yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Mendagri lebih penting. Bukan hanya berlatar belakang politik, tetapi mengetahui cara menjaga, menjalin antara pusat dan daerah," tutur Bonar.