Antisipasi Krisis Global, Pemerintah Diminta Lakukan Percepatan Transisi Energi
Jum'at, 23 September 2022 - 16:28 WIB
loading...
Ketua Dewan Pembina PP KMR Iwan Bento Wijaya bertemu dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR) mendorong pemerintah melakukan percepatan transisi energi . Hal itu sebagai upaya dalam mengantisipasi terjadinya krisis global.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina PP KMR Iwan Bento Wijaya saat menyambangi Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Iwan memaparkan, jika langkah pemerintah dalam percepatan transisi energi, dinilai tepat sebagai upaya menghadapi krisis global.
"Percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi langkah Indonesia untuk menghadapi krisis global. Presiden Jokowi juga telah mengambil tindakan masif serta berkomitmen melakukan transisi energi," ujar Iwan, Jumat (23/9/2022).
Baca juga: Dukung Percepatan Transisi Energi melalui Inovasi dalam Solusi Energi
Menurutnya, target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai 29% pada 2030, serta menurunkan emisi karbon Indonesia sebesar 29% di 2030 dan net zero emission atau not emisi karbon di 2060, adalah wujud nyata pemerintah dalam percepatan transisi energi baru terbarukan. "Pencapaian target bauran EBT 23% di 2025 ini harus didukung, ini komitmen Presiden Joko Widodo," tuturnya.
Baca juga: Ekonomi Global Didera Inflasi Tinggi, Transisi Energi Kian Menantang
Komitmen Presiden Jokowi dalam transisi energi baru terbarukan harus berkelanjutan, serta perlunya ditopang dengan penguatan infrastruktur hukum yang pasti dalam menjaga iklim investasi. "Kepastian infrastruktur hukum menjadi kunci dalam penguatan hilirisasi, inilah yang kemudian akan menyerap tenaga kerja lebih banyak hingga diperkirakan mencapai 80.000 pekerja," jelas Iwan.
Di sisi lain, Menteri ESDM Arifin Tasrif, mengapresiasi ide dan gagasan dari PP KMR dalam mendukung percepatan transisis energi baru terbarukan. Menurut dia, Indonesia kaya akan sumber energi baru terbarukan seperti PLTS, pembangkit listrik arus bawah laut, pembangkit listrik angin.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pembina PP KMR Iwan Bento Wijaya saat menyambangi Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Iwan memaparkan, jika langkah pemerintah dalam percepatan transisi energi, dinilai tepat sebagai upaya menghadapi krisis global.
"Percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi langkah Indonesia untuk menghadapi krisis global. Presiden Jokowi juga telah mengambil tindakan masif serta berkomitmen melakukan transisi energi," ujar Iwan, Jumat (23/9/2022).
Baca juga: Dukung Percepatan Transisi Energi melalui Inovasi dalam Solusi Energi
Menurutnya, target menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sampai 29% pada 2030, serta menurunkan emisi karbon Indonesia sebesar 29% di 2030 dan net zero emission atau not emisi karbon di 2060, adalah wujud nyata pemerintah dalam percepatan transisi energi baru terbarukan. "Pencapaian target bauran EBT 23% di 2025 ini harus didukung, ini komitmen Presiden Joko Widodo," tuturnya.
Baca juga: Ekonomi Global Didera Inflasi Tinggi, Transisi Energi Kian Menantang
Komitmen Presiden Jokowi dalam transisi energi baru terbarukan harus berkelanjutan, serta perlunya ditopang dengan penguatan infrastruktur hukum yang pasti dalam menjaga iklim investasi. "Kepastian infrastruktur hukum menjadi kunci dalam penguatan hilirisasi, inilah yang kemudian akan menyerap tenaga kerja lebih banyak hingga diperkirakan mencapai 80.000 pekerja," jelas Iwan.
Di sisi lain, Menteri ESDM Arifin Tasrif, mengapresiasi ide dan gagasan dari PP KMR dalam mendukung percepatan transisis energi baru terbarukan. Menurut dia, Indonesia kaya akan sumber energi baru terbarukan seperti PLTS, pembangkit listrik arus bawah laut, pembangkit listrik angin.
(cip)
Lihat Juga :
