Kemenkominfo: Medsos Bisa Jadi Alat Penangkal Radikalisme

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) menyebut media sosial ( medsos ) dapat menjadi alat untuk mencegah dan menangkal radikalisme , hoaks dan ujaran kebencian bernuansa SARA. Sebab, era digital saat ini membuka peluang bagi siapa pun untuk melakukan segala aktivitas melalui media digital.

Hal itu diungkapkan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka (Unmer) Malang Nawang Warsi pada webinar Indonesia Makin Cakap Digital bertajuk ”Aktivitas Dakwah di Ruang Digital” yang digelar Kemenkominfo. Baca juga: Kominfo Dorong Ekosistem Digital yang Memberdayakan

“Media sosial dapat dijadikan alat penangkal radikalisme dan menjadi ladang amal karena mengajak kepada kebaikan,” ujarnya, Kamis (22/9/2022).

Menurut dia, banyak aktivitas dakwah yang kini telah memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Aktivitas berdakwah di ruang digital berkembang seiring dengan banyaknya aplikasi media sosial. Nawang menilai, tidak sedikit para pendakwah yang kini telah memanfaatkan media digital untuk melakukan dakwah. Melalui channel YouTube, mereka menyebarkan rekaman aktivitas dakwahnya ke media sosial, seperti Facebook, Instagram hingga aplikasi percakapan.

“Selain mengajak pada kebaikan, di era digital, pemahaman agama bisa juga dihadirkan dalam bentuk beretika di ruang digital,” jelas Nawang dalam diskusi virtual yang juga diikuti secara nobar oleh komunitas digital di wilayah Lombok Tengah, Nusa Tanggara Barat (NTB).

Aktivitas dakwah melalui media, lanjut Nawang, sebelumnya telah banyak dijumpai pada seni pertunjukan dan hiburan. ”Sesungguhnya banyak hiburan yang mengandung unsur keagamaan seperti sinetron, film, dan musik, serta novel Islami yang mengakibatkan penyampaian pesan dan dakwah berkembang dengan pesat dan dinamis,” ucapnya.

Aktivitas dakwah di ruang digital, menurut Nawang, diharapkan mampu menjadi konter terhadap dampak negatif dan pengaruh buruk atas media sosial. Di antaranya konten yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, ujaran kebencian maupun permusuhan berdasarkan SARA.

Webinar ini merupakan bagian dari sosialisasi Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) yang diselenggarakan Kemenkominfo bekerja sama dengan Siberkreasi. Kegiatan yang digelar hingga awal Desember ini diharapkan mampu memberikan panduan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas digital.



Sejak dilaksanakan pada 2017, GNLD telah menjangkau 12,6 juta masyarakat. Pada 2022, Kemenkominfo menargetkan pemberian pelatihan literasi digital kepada 5,5 juta warga masyarakat. Pelatihan literasi digital di 34 provinsi dan 514 kabupaten tersebut selalu membahas setiap tema dari sudut pandang empat pilar utama yakni, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.

Praktisi komunikasi Ari Utami mengatakan, di tengah problem banyaknya figur pendakwah yang memiliki paradigma dan sikap keberagamaan sosial yang eksklusif, intoleran, bahkan radikal, ideologi Pancasila harus menjadi acuan utama.

Menurut dia, sebagai dasar negara, falsafah atau pandangan hidup bangsa Indonesia yang digagas para pendiri bangsa, Pancasila sudah final dan harus jadi acuan dalam berbangsa dan bernegara.

“Pancasila juga tidak perlu diperdebatkan atau dipertentangkan lagi dengan agama,” tegasnya.

Pesatnya perkembangan dakwah digital, kata dia, harus diimbangi dengan sikap hati-hati oleh pengguna digital. Baca juga: Kominfo Panggil BPJS Bahas Kebocoran Data, Hasilnya?

“Pilihlah da'i yang memiliki kapasitas, kredibilitas, juga konsep dakwah digital yang jelas. Karena, kini banyak orang yang tidak memiliki kapasitas sebagai da'i atau ulama, namun menguasai teknologi dan banyak berbicara fatwa di dunia maya,” jelasnya.