Wacana Duet Prabowo-Jokowi Tak Direstui Publik
loading...
Survei Charta Politika menunjukkan bahwa wacana menduetkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Pilpres 2024 ditolak oleh publik. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wacana menduetkan Prabowo Subianto dan Joko Widodo menjadi salah satu isu yang mengemuka di kancah perpolitikan Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Wacana itu ternyata mendapatkan penolakan dari publik.
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyampaikan, pihaknya tidak hanya menyoroti elektoral tokoh jelang Pemilu 2024. Charta juga menyinggung sejumlah isu yang menyedot perhatian publik, seperti wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode hingga menduetkan Prabowo-Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Ternyata mayoritas, 57% dari responden menyatakan menolak (wacana duet Prabowo-Jokowi)," kata Yunarto dalam paparan hasil survei Charta Politika Indonesia pada September 2022, Kamis (22/9/2022).
Jika wacana duet tersebut benar-benar berlenggang di kontestasi Pilpres 2024, Yunarto berpendapat, usaha itu kemungkinan besar hanya sia-sia. "Menurut saya kemungkinan besar akan kalah. Berat dengan angka penolakan sebesar 57 persen," ujarnya.
Karena itu, Yunarto berpesan kepada pencetus wacana ini untuk tidak memaksakan kehendaknya. Menurutnya, lebih baik mencari isu-isu yang jauh lebih konkret dan sesuai dengan konstitusi yang ada di Republik Indonesia. "Jadi cobalah cari isu lain yang lebih menarik, karena isu yang konkret Prabowo-Jokowi ini pun ternyata tidak menarik bagi sebagian besar responden, lebih banyak yang menolak," katanya.
Survei Charta Politika dilakukan secara tatap muka pada 6-13 September 2022. Para responden merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu, yakni WNI berusia minimal 17 tahun. Responden dipilih melalui metode Multistage Random Sampling dengan jumlah sebanyak 1.220 orang. Adapun, margin of error survei ini sebesar 2,82% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Baca juga: Jawab Isu Jadi Cawapres, Jokowi: Itu dari Siapa?
Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya menyampaikan, pihaknya tidak hanya menyoroti elektoral tokoh jelang Pemilu 2024. Charta juga menyinggung sejumlah isu yang menyedot perhatian publik, seperti wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode hingga menduetkan Prabowo-Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024.
"Ternyata mayoritas, 57% dari responden menyatakan menolak (wacana duet Prabowo-Jokowi)," kata Yunarto dalam paparan hasil survei Charta Politika Indonesia pada September 2022, Kamis (22/9/2022).
Jika wacana duet tersebut benar-benar berlenggang di kontestasi Pilpres 2024, Yunarto berpendapat, usaha itu kemungkinan besar hanya sia-sia. "Menurut saya kemungkinan besar akan kalah. Berat dengan angka penolakan sebesar 57 persen," ujarnya.
Karena itu, Yunarto berpesan kepada pencetus wacana ini untuk tidak memaksakan kehendaknya. Menurutnya, lebih baik mencari isu-isu yang jauh lebih konkret dan sesuai dengan konstitusi yang ada di Republik Indonesia. "Jadi cobalah cari isu lain yang lebih menarik, karena isu yang konkret Prabowo-Jokowi ini pun ternyata tidak menarik bagi sebagian besar responden, lebih banyak yang menolak," katanya.
Survei Charta Politika dilakukan secara tatap muka pada 6-13 September 2022. Para responden merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu, yakni WNI berusia minimal 17 tahun. Responden dipilih melalui metode Multistage Random Sampling dengan jumlah sebanyak 1.220 orang. Adapun, margin of error survei ini sebesar 2,82% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%.
Baca juga: Jawab Isu Jadi Cawapres, Jokowi: Itu dari Siapa?
Lihat Juga :
(abd)
