Kemdikbudristek Didesak Bentuk Tim Pokja RUU Sisdiknas
Rabu, 21 September 2022 - 13:41 WIB
loading...
Koordinator P2G Satriawan Salim mendesak Kemdikbudristek membentuk Tim Pokja RUU Sisdiknas. Foto/ist
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru ( P2G ) mengapresiasi keputusan Baleg DPR untuk tidak memasukkan RUU Sistem Pendidikan Nasional dalam Prolegnas 2022. Kemdikbudristek diberikan waktu oleh DPR memperbaiki materi pasal-pasal dalam RUU yang berpotensi kuat merugikan hak-hak guru, seperti hilangnya pasal "Tunjangan Profesi Guru" (TPG).
Keputusan tersebut dianggap sinyal positif bagi organisasi guru seperti PGRI, P2G, IGI, dan yang lain. “Selama ini kami memang meminta agar RUU Sisdiknas ditunda masuk prolegnas," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri, Rabu (21/9/2022).
Meski demikian, masih terselip kekhawatiran RUU Sisdiknas dimasukkan kembali awal 2023 atau tahun ini jika Kemdikbudristek sudah merapikan dan mengkomunikasikan RUU Sisdiknas secara baik.
"P2G mendesak Kemdikbudristek lebih transparan, akuntabel, dan membuka ruang dialog dengan 'partisipasi yang bermakna' melibatkan semua unsur stakeholder pendidikan dalam merancang draf RUU Sisdiknas," lanjut guru honorer SMA ini.
Baca juga: DPR-Pemerintah Sahkan 38 RUU Prioritas 2023, RUU Sisdiknas Dicoret
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, bentuk transparansi tersebut adalah membentuk Panitia Kerja (Pokja) Nasional RUU Sisdiknas.
"Tim Pokja tersebut dibekali Surat Keputusan penugasan resmi dari Kemdikbudristek kepada akademisi, tokoh pendidikan, perwakilan organisasi guru, dosen, untuk merapikan RUU Sisdiknas yang masih berantakan dan ketidaksinkronan antara Naskah Akademik dengan Batang Tubuh RUU."
Satriwan melanjutkan, nama-nama Tim Pokja RUU Sisdiknas harus diumumkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik, agar tidak terjadi kesan elitisme dalam Tim.
"Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan, karena hingga sekarang Kemdikbudristek tidak pernah membuka siapa Tim Perumus RUU Sisdiknas yang melahirkan polemik selama ini," terang Satriwan.
Agus Setiawan, kepala Bidang Litbang Guru P2G, meminta Pemerintah dan DPR tidak hanya akal-akalan menunda RUU Sisdiknas masuk prolegnas dengan maksud menunggu situasi kondusif, masyarakat lupa, tidak ada protes lagi dari organisasi guru.
"Sementara itu tidak ada perubahan poin-poin krusial dan sensitif terhadap pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas, kalau gini ya sama saja," ucap Agus.
P2G yakin polemik bahkan penolakan RUU Sisdiknas ini akan terus berlanjut, sepanjang Kemdikbudristek tidak melibatkan stakeholder pendidikan secara jujur, terbuka, dan memadai.
Bagi P2G, adalah harga yang tak bisa ditawar-tawar lagi, RUU Sisdiknas mesti mencantumkan hak-hak guru secara detail dan eksplisit sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen selama ini.
"Jangan sebaliknya, hak-hak guru malah dikebiri dalam RUU Sisdiknas. Termasuk di dalamnya pasal 'Tunjangan Profesi Guru', wajib dicantumkan kembali tertulis eksplisit sebagaimana dalam UU Guru dan Dosen," ujar Agus.
Keputusan tersebut dianggap sinyal positif bagi organisasi guru seperti PGRI, P2G, IGI, dan yang lain. “Selama ini kami memang meminta agar RUU Sisdiknas ditunda masuk prolegnas," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri, Rabu (21/9/2022).
Meski demikian, masih terselip kekhawatiran RUU Sisdiknas dimasukkan kembali awal 2023 atau tahun ini jika Kemdikbudristek sudah merapikan dan mengkomunikasikan RUU Sisdiknas secara baik.
"P2G mendesak Kemdikbudristek lebih transparan, akuntabel, dan membuka ruang dialog dengan 'partisipasi yang bermakna' melibatkan semua unsur stakeholder pendidikan dalam merancang draf RUU Sisdiknas," lanjut guru honorer SMA ini.
Baca juga: DPR-Pemerintah Sahkan 38 RUU Prioritas 2023, RUU Sisdiknas Dicoret
Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, bentuk transparansi tersebut adalah membentuk Panitia Kerja (Pokja) Nasional RUU Sisdiknas.
"Tim Pokja tersebut dibekali Surat Keputusan penugasan resmi dari Kemdikbudristek kepada akademisi, tokoh pendidikan, perwakilan organisasi guru, dosen, untuk merapikan RUU Sisdiknas yang masih berantakan dan ketidaksinkronan antara Naskah Akademik dengan Batang Tubuh RUU."
Satriwan melanjutkan, nama-nama Tim Pokja RUU Sisdiknas harus diumumkan secara transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik, agar tidak terjadi kesan elitisme dalam Tim.
"Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan, karena hingga sekarang Kemdikbudristek tidak pernah membuka siapa Tim Perumus RUU Sisdiknas yang melahirkan polemik selama ini," terang Satriwan.
Agus Setiawan, kepala Bidang Litbang Guru P2G, meminta Pemerintah dan DPR tidak hanya akal-akalan menunda RUU Sisdiknas masuk prolegnas dengan maksud menunggu situasi kondusif, masyarakat lupa, tidak ada protes lagi dari organisasi guru.
"Sementara itu tidak ada perubahan poin-poin krusial dan sensitif terhadap pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas, kalau gini ya sama saja," ucap Agus.
P2G yakin polemik bahkan penolakan RUU Sisdiknas ini akan terus berlanjut, sepanjang Kemdikbudristek tidak melibatkan stakeholder pendidikan secara jujur, terbuka, dan memadai.
Bagi P2G, adalah harga yang tak bisa ditawar-tawar lagi, RUU Sisdiknas mesti mencantumkan hak-hak guru secara detail dan eksplisit sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen selama ini.
"Jangan sebaliknya, hak-hak guru malah dikebiri dalam RUU Sisdiknas. Termasuk di dalamnya pasal 'Tunjangan Profesi Guru', wajib dicantumkan kembali tertulis eksplisit sebagaimana dalam UU Guru dan Dosen," ujar Agus.
(muh)
Lihat Juga :
