Soeharto Dituding Terlibat G30S/PKI Gara-gara Tidak Menjadi Target Pembunuhan

JAKARTA - Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh pada 1965? Pertanyaan ini selalu dan masih saja diajukan berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September yang didalangi Partai Komunis Indonesia ( PKI ) atau G30S/PKI. Ketika itu para petinggi TNI AD diculik dari rumah mereka dan dibunuh secara kejam oleh sekelompok orang berseragam Cakrabhirawa, pasukan pengawal presiden pada masa itu.


^Foto/ist

Sebanyak enam jenderal dan seorang perwira TNI AD yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani; Mayor Jenderal Raden Soeprapto; Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono; Mayor Jenderal Siswondo Parman; Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan; Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo menjadi korban. Jenderal Ahmad Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan.

Namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution, dan ajudannya Lettu Pierre Andreas Tendean. menjadi ganti. Ade Irma yang terkena tembakan meninggal beberapa hari kemudian. Sementara Lettu Tendean malam itu dibawa penculik bersama para jenderal lain.



Mereka ditemukan telah menjadi jenazah di dalam sebuah sumur tua berdiameter kecil kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Ketujuh jenazah dimasukkan menjadi satu ke dalam sumur. Jenazah diangkat satu per satu pada 4 Oktober 1965 dan dimakamkan keesokan harinya, tepat di Hari Ulang Tahun TNI, 5 Oktober 1965.


^Foto/ist

Soeharto sebagai salah satu pentolan TNI AD waktu itu, ternyata tidak termasuk target G30S/PKI. Ketika itu Soehato adalah panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat (pangkostrad). Sebaliknya G30S/PKI menjadi awal runtuhnya Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno dan awal masa Orde Baru di bawah kendali Soeharto.

Berbekal surat perintah 11 Maret 1966 yang diteken Soekarno, Soeharto mengambil alih kendali negara. Secara perlahan peran Soekarno tergantikan dan mencapai puncaknya ketika Soeharto dilantik menjadi Presiden RI melalui sidang istimwa MPRS pada 12 Maret 1967. Soeharto lalu ditetapkan sebagai presiden penuh lewat Sidang Umum MPR 28 Maret 1968 yang dipimpin AH Nasution.


^{Foto/perpusnas.go.id}