Jadi Mitra Strategis BNPT, LPOI Diharapkan Bisa Mengglorifikasi Narasi Perdamaian
loading...
A
A
A
JAKARTA - Keberadaan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) dinilai cukup penting dan menjadi mitra strategis bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ). Karena terorisme adalah musuh agama dan musuh negara. Terutama terorisme yang dilatar belakangi radikalisme dalam konteks ini adalah radikalisme yang mengatasnamakan agama.
Hal tersebut dikatakan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid dalam sambutannya pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) LPOI dengan mengambil tema “Memperkuat Persahabatan untuk Memperkokoh NKRI” yang berlangsung di Hotel Santika Premier, Jakarta, Kamis 15 September 2022.
“Harapan saya LPOI ini akan menjadi mitra strategis dan insyaallah abadi. Kenapa? Karena LPOI ini kalau di dalam konteks kebijakan BNPT masuk dalam kebijakan pentahelix, yaitu dalam penanggulangan radikal terorisme harus melibatkan multipihak, seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara,” ujar Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid, Jumat (16/9/2022).
Dijelaskannya, dalam menerapkan kebijakan pentahelix ini pihak yang pertama tentunya adalah pemerintah yaitu Kementerian lembaga maupun Pemda. Lalu pihak kedua adalah akademisi, ketiga adalah pelaku usaha, keempat adalah media, dan yang kelima adalah masyarakat.atau ormas seperti LPOI ini.
“Karena masyarakat sebagai salah satu pilar yang kami utamakan adalah ormas-ormas keagamaan dalam konteks ini adalah LPOI. Dan di dalam gugus tugas pemuka agama juga ada Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK). Tentunya ini yang kami sinergis kan untuk itu,” ujar alumni Akpol 1989 ini.
Oleh karena itu dirinya menyampaikan LPOI ini sangat berperan penting di dalam mengglorifikasikan narasi-narasi cinta terhadap bangsa dan Tanah Air, perdamaian, persatuan, serta narasi mengenai pentingnya bagi masyarakat untuk mencintai sekaligus menghormati segala perbedaan yang ada di negeri ini demi menjaga keutuhan NKRI.
Oleh sebab itu mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus) 88/ Antiteror Polri berharap agar para ketua umum masing-masing ormas dan juga para tokoh agama yang tergabung di dalam LPOI ini bersedia memberikan masukan ataupun nasihat kepada BNPT dan Densus 88/AT Polri terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme.
"Diharapkan para tokoh agama, terutama di LPOI, bersedia memberi masukan, nasihat, atau wejangan kepada BNPT. Di mana BNPT ini adalah hulunya untuk melakukan pencegahannya. Sedangkan Densus adalah eksekutor di dalam law enforcement atau penegakan hukum di bidang tindak pidana terorisme,” ucap mantan Kapolres Gianyar ini..
Selain itu dirinya juga berharap agar LPOI ini dapat memberikan kontribusi yang produktif dan signifikan terhadap bangsa dan negara Indonesia. “Tentunya juga LPOI ini akan kami libatkan untuk menjadi narasumber di dalam mengglorifikasi Islam yang rahmatan lil alamin.. Dalam Glorifikasi untuk hubbul watton minal iman dalam mengglorifikasi untuk membangun harmonisasi Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siradj dalam sambutannya meminta kepada umat untuk waspada terhadap ancaman politisasi agama dan politik identitas. Caranya, dengan membangun kesiapsiagaan nasional, deteksi dini dan mewaspadai gerakan dan atau organisasi yang melakukan perekrutan dan penggalangan suara yang membawa-bawa nama agama demi tujuan politik. “Demikian halnya dengan menindak secara tegas berbagai bentuk dan upaya politisasi agama,” ujarnya Kiai Said yang juga Ketua Umum LPOK ini.
Diakuinya, virus radikalisme, terorisme dan intoleransi masih terus berusaha menjebol rasa kesatuan dan persatuan juga kemanusiaan sebagai anak bangsa. Namun, dengan membangun sistem kewaspadaan nasional, sistem deteksi dini, pengawasan berbasis Indeks Potensi Radikal secara kolaboratif berbasis multi pihak, maka dirinya yakin virus tersebut sulit menembus jantung NKRI.
“Mencegah, membangun imunitas ideologi dan edukasi wawasan kebangsaan, menindak segala bentuk rencana dan aksi penggalangan dana, rekrutmen, ideologisasi, organisasi radikal, intoleran dan organisasi teroris,” ucap mantan Ketua Umum PBNU ini.
Dalam kesempatan tersebut diriya juga mengatakan LPOI sendiri sudah melakukan MoU dengan BNPT pada 2020 lalu. Di mana MoU ini berangkat dari asas yang sama, historical yang sama dan prinsip-prinsip yang sama untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi transnasional yang mengakibatkan ekstremisme, radikalisme dan puncaknya adalah terorisme.
“Jadi kita ormas Islam ini juga berperan dalam melakukan deradikalisasi. Adapun kalau di teroris yang bertindak adalah Densus. Kalau kami deradikalisasi, bersama BNPT. Misalkan kepada mereka yang ingin bertobat dan ingin kembali ke NKRI , sadar dari keluar dari kelompok radikal kita terima kembali dengan baik dan kita berikan pencerahan dan kesadaran bagi mereka prinsip-prinsip Islam yang beradab dan yang berbudaya,” ujarnya.
Seperti diketahui, ormas-ormas Islam yang hadir pada acara tersebut yakni Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al~Irsyad Al Islamiyah, Al~Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Umat Islam (PUI), Mathla’ul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam (Persis), Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) dan Nahdatul Wathan yang mana masing-masing ormas ini dihadiri ketua umum, wakil ataupun sekjennya.
Hal tersebut dikatakan Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid dalam sambutannya pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) LPOI dengan mengambil tema “Memperkuat Persahabatan untuk Memperkokoh NKRI” yang berlangsung di Hotel Santika Premier, Jakarta, Kamis 15 September 2022.
“Harapan saya LPOI ini akan menjadi mitra strategis dan insyaallah abadi. Kenapa? Karena LPOI ini kalau di dalam konteks kebijakan BNPT masuk dalam kebijakan pentahelix, yaitu dalam penanggulangan radikal terorisme harus melibatkan multipihak, seluruh elemen masyarakat bangsa dan negara,” ujar Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid, Jumat (16/9/2022).
Dijelaskannya, dalam menerapkan kebijakan pentahelix ini pihak yang pertama tentunya adalah pemerintah yaitu Kementerian lembaga maupun Pemda. Lalu pihak kedua adalah akademisi, ketiga adalah pelaku usaha, keempat adalah media, dan yang kelima adalah masyarakat.atau ormas seperti LPOI ini.
“Karena masyarakat sebagai salah satu pilar yang kami utamakan adalah ormas-ormas keagamaan dalam konteks ini adalah LPOI. Dan di dalam gugus tugas pemuka agama juga ada Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan (LPOK). Tentunya ini yang kami sinergis kan untuk itu,” ujar alumni Akpol 1989 ini.
Oleh karena itu dirinya menyampaikan LPOI ini sangat berperan penting di dalam mengglorifikasikan narasi-narasi cinta terhadap bangsa dan Tanah Air, perdamaian, persatuan, serta narasi mengenai pentingnya bagi masyarakat untuk mencintai sekaligus menghormati segala perbedaan yang ada di negeri ini demi menjaga keutuhan NKRI.
Oleh sebab itu mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus) 88/ Antiteror Polri berharap agar para ketua umum masing-masing ormas dan juga para tokoh agama yang tergabung di dalam LPOI ini bersedia memberikan masukan ataupun nasihat kepada BNPT dan Densus 88/AT Polri terkait dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme.
"Diharapkan para tokoh agama, terutama di LPOI, bersedia memberi masukan, nasihat, atau wejangan kepada BNPT. Di mana BNPT ini adalah hulunya untuk melakukan pencegahannya. Sedangkan Densus adalah eksekutor di dalam law enforcement atau penegakan hukum di bidang tindak pidana terorisme,” ucap mantan Kapolres Gianyar ini..
Selain itu dirinya juga berharap agar LPOI ini dapat memberikan kontribusi yang produktif dan signifikan terhadap bangsa dan negara Indonesia. “Tentunya juga LPOI ini akan kami libatkan untuk menjadi narasumber di dalam mengglorifikasi Islam yang rahmatan lil alamin.. Dalam Glorifikasi untuk hubbul watton minal iman dalam mengglorifikasi untuk membangun harmonisasi Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Umum LPOI KH Said Aqil Siradj dalam sambutannya meminta kepada umat untuk waspada terhadap ancaman politisasi agama dan politik identitas. Caranya, dengan membangun kesiapsiagaan nasional, deteksi dini dan mewaspadai gerakan dan atau organisasi yang melakukan perekrutan dan penggalangan suara yang membawa-bawa nama agama demi tujuan politik. “Demikian halnya dengan menindak secara tegas berbagai bentuk dan upaya politisasi agama,” ujarnya Kiai Said yang juga Ketua Umum LPOK ini.
Diakuinya, virus radikalisme, terorisme dan intoleransi masih terus berusaha menjebol rasa kesatuan dan persatuan juga kemanusiaan sebagai anak bangsa. Namun, dengan membangun sistem kewaspadaan nasional, sistem deteksi dini, pengawasan berbasis Indeks Potensi Radikal secara kolaboratif berbasis multi pihak, maka dirinya yakin virus tersebut sulit menembus jantung NKRI.
“Mencegah, membangun imunitas ideologi dan edukasi wawasan kebangsaan, menindak segala bentuk rencana dan aksi penggalangan dana, rekrutmen, ideologisasi, organisasi radikal, intoleran dan organisasi teroris,” ucap mantan Ketua Umum PBNU ini.
Dalam kesempatan tersebut diriya juga mengatakan LPOI sendiri sudah melakukan MoU dengan BNPT pada 2020 lalu. Di mana MoU ini berangkat dari asas yang sama, historical yang sama dan prinsip-prinsip yang sama untuk membangun kekuatan bersama dalam menghadapi transnasional yang mengakibatkan ekstremisme, radikalisme dan puncaknya adalah terorisme.
“Jadi kita ormas Islam ini juga berperan dalam melakukan deradikalisasi. Adapun kalau di teroris yang bertindak adalah Densus. Kalau kami deradikalisasi, bersama BNPT. Misalkan kepada mereka yang ingin bertobat dan ingin kembali ke NKRI , sadar dari keluar dari kelompok radikal kita terima kembali dengan baik dan kita berikan pencerahan dan kesadaran bagi mereka prinsip-prinsip Islam yang beradab dan yang berbudaya,” ujarnya.
Seperti diketahui, ormas-ormas Islam yang hadir pada acara tersebut yakni Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Al~Irsyad Al Islamiyah, Al~Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Umat Islam (PUI), Mathla’ul Anwar, Al-Ittihadiyah, Persatuan Islam (Persis), Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) dan Nahdatul Wathan yang mana masing-masing ormas ini dihadiri ketua umum, wakil ataupun sekjennya.
(cip)